Yudha: Banyak Janda Tua di Garut Tak Punya Rumah, Dinsos Diminta Proaktif

84
Anggota DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan bersama Camat Garut Kota saat meninjau tempat ibu Sumiati (janda tua) yang tinggal di bedeng (atas selokan) di Kecamatan Garut Kota, Rabu (26/5/2020) (Muhamad Erfan)

RadarPriangan.com, GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI-P Yudha Puja Turnawan meminta Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan refokusing pemberian bantuan rumah tak layak huni (rutilahu) untuk janda tua, dhuafa dan para lansia.

Dari pendataan pihaknya, banyak kalangan janda tua, dhuafa dan lansia di Garut yang tidak memiliki rumah dan tanah milik.

Untuk itu kata Yudha, pemerintah daerah bisa melakukan pendataan siapa dan dimana saja warga yang masuk dalam kategori tidak mampu, lansia, janda tua harus mendapat prioritas.

Pasalnya menurut politisi PDI-P ini, masih banyak warga tidak mampu dan sudah tua renta, tapi luput dari bantuan pemerintah baik itu melalui program PKH, BPNT atau lainnya.

“Kita keliling silaturahmi ke warga, dalam bentuk empati ke warga Kabupaten Garut terutama warga ekonomi lemah janda tua dhuafa dan para lansia yang kesulitan mengais rezeki. Seperti di lapangan ada janda tua misalnya ibu Sumiati tinggal di bedeng di atas selokan, tadi kita gotong royong dengan Kecamatan dan Kelurahan, dan kami sudah beri DP ke pemilik tanah (bantuan sebidang tanah untuk Sumiati, red) Insyaa Allah bulan Juni dilunasi untuk tanah sumiati bersama kelurahan dan membangun rumah untuk ibu sumiati. Di Lebakjaya Kampung Caringin ada suami istri tinggal di rumah tidak layak huni dengan keadaan buta, Alhamdulillah Bupati respon, lainnya ada juga suami istri kurang mampu belum tersentuh bantuan jaminan kesehatan BPJS oleh Pemerintah,” katanya usai melakukan giat di Kelurahan Sukamentri dan Pakuwon, kemarin (26/5/2020).

Yudha berharap, sejumlah bantuan termasuk jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran untuk warga ekonomi lemah.

“Tahun ini Ada Rp 1,6 miliar verifikasi validasi rumah tangga miskin, untuk warga yang benar-benar perlu bantuan. Harus ada pro aktif Dinsos (Dinas Sosial, red) untuk jemput bola koordinasi dengan RT RW, mana saja yang harus dibantu, mana warga yang harus dibayar BPJS-nya oleh pemerintah, karena masih banyak yang miskin tapi tidak punya BPJS, BPNT ataupun PKH,” tambah Yudha.

Yudha mengingatkan, anggaran Rp 36 miliar yang sudah disiapkan Pemda untuk menjamin BPJS bagi 108 ribu warga miskin harus benar-benar bisa menjangkau mereka yang membutuhkan. (erf)