Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Suap DAK

349
Juru bicara KPK Febri Diansyan,memberi keterangan tentang status Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dalam kasus suap DAK, Jumat (26/4). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mentapkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

Juru Bicara KPK,
Febri Diansyah mengatakan, Budi diduga memberi uang senilai Rp400 juta kepada
Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman
Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo, dan kawan-kawan.

Suap diduga
diberikan agar Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK senilai Rp124,38 miliar.

“KPK
meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka BBD (Budi
Budiman), Wali Kota Tasimalaya,” ujar Febri dalam jumpa pers di kantornya,
Jumat (26/4).

Dalam konstruksi
perkara, keduanya kali pertama melakukan pertemuan pada awal 2017. Saat
itu, Yaya diduga menawarkan bantuan agar Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK
TA 2018. Budi pun setuju memberikan fee sebagai imbalan.

Mei 2017, Budi
mengajukan usulan DAK Kota Tasikmalaya kepada Kemenkeu. Beberapa bidang yang
diajukan adalah jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.

Dua bulan kemudian,
pada 21 Juli 2017, Budi kembali melakukan pertemuan dengan Yaya di Kemenkeu.
Dalam pertemuan tersebut, Budi diduga memberikan dana sekitar Rp200 juta kepada
Yaya.

“Dua bulan
kemudian atau Oktober 2017, dalam APBN 2018, Kota Tasikmalaya diputuskan
mendapatkan alokasi DAK dengan total Rp124,38 miliar,” terang Febri.

Kemudian, pada 3
April 2018, Budi kembali memberikan dana sebesar Rp200 juta kepada Yaya.
Pemberian tersebut diduga masih terkait dengan pengurusan DAK.

Atas perbuatannya,
tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal
13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui,
ini merupakan hasil pengembangan perkara kedua kasus tersebut. Sebelumnya, KPK
juga menetapkan Anggota DPR Sukiman dan Plt dan Pj Kadis Pekerjaan Umum
Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba.

Kasus tersebut
bermula kala tim KPK menggelar OTT pada 4 Mei 2018, terkait kasus dugaan suap
usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Dalam OTT yang
digelar di Jakarta itu, menjaring total empat orang dan berhasil mengamankan
barang bukti Rp400 juta.

Keempatnya adalah
Anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan
Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo,
seorang perantara dari pihak swasta Eka Kamaluddin, dan kontraktor swasta Ahmad
Ghiast.

Mereka telah
divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Pusat. (riz/fin)