Vaksin Gratis Dapat Apresiasi, Negara Hadir Melindungi Rakyat

14

JAKARTA – Langkah pemerintah yang menggratiskan vaksin Covid-19 diapresiasi banyak pihak. Negara dianggap hadir dalam melindungi seluruh rakyatnya. Tidak membedakan. Baik masyarakat mampu maupun kurang mampu.

Politisi PKB Marwan Jafar mengatakan, gratisnya vaksin merupakan bukti kehadiran negara dan pelaksanaan perintah konstitusi. Sekali lagi, menggratiskan vaksin buat rakyat adalah sebagai bukti kehadiran negara dan representasi tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, dirinya juga telah mengingatkan perlunya vaksin COVID-19 agar digratiskan, terutama bagi rakyat yang kurang mampu.

“Dua bulan yang lalu atau tepatnya awal Oktober 2020, saya telah beberapa kali mengingatkan betapa sangat pentingnya mulai dari tes cepat sampai vaksin COVID-19 diprioritaskan gratis buat warga masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini melanjutkan, yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam tahap berikutnya adalah aspek keamanan. Yakni dari pemakaian vaksin, terutama dari sisi ilmiah seperti harus telah melalui uji klinis tahap ketiga.

“Meskipun boleh jadi vaksin seperti telah ditunggu masyarakat dan pemerintah meyakininya sebagai semacam senjata pamungkas buat memutus mata rantai virus di masa pandemi,” kata Marwan, Jumat 18/12).

Transparansi data juga menjadi sorotan. Banyaknya ketersediaan vaksin, hingga mekanisme dan distribusinya perlu dijelaskan. Termasuk siapa pemakai yang mendapat prioritas. Ia menyarankan, komunikasi atau informasi dari pemerintah ke publik harus jelas.

Terpisah, Pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Bagus Balghi mengatakan hal senada. Apresiasi kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang telah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat.

Langkah yang tepat untuk mendukung tercapainya target Herd Immunity. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak seluruh warga negara untuk mendapat perlindungan dari Covid 19 serta dampak sosial ekonomi yang terjadi.

Namun juga keharusan untuk memastikan jumlah masyarakat yang harus mendapatkan program vaksinasi agar Indonesia bisa keluar dari situasi pandemi.

“Selanjutnya, pemerintah perlu merumuskan bagaimana distribusi vaksin ini kepada masyarakat, jangkauannya tidak hanya pada tingkat Provinsi dan Kota, namun juga ke berbagai pelosok daerah hingga perbatasan,” kata Bagus.

Merujuk pada data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO, bahwa terdapat 27,8 persen masyarakat ragu, sedangkan sebanyak 7,6 persen yang menolak untuk divaksinasi meski tanpa biaya alias gratis.

“Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi terkait tahapan dan distribusi vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat hingga ke pelosok Indonesia, efektif dan transparan. Dengan demikian Indonesia semakin solid dalam bersama menghadapi pandemi sekaligus pulih secara ekonomi,” tandasnya. (khf/fin)