Umrah Online Didesak Dibatalkan

165
Khatibul Umam Wiranu (jpc)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Penolakan travel umrah konvensional terkait rencana pemerintah menjembatani Tokopedia dan Traveloka untuk menggarap umrah digital didukung oleh anggota DPR. Sebab bakal merugikan agen travel konvensional.

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dia mendapat laporan dari pemilik travel umrah seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka sebelum mengeluarkan izin umrah travel.

“Pemilik biro travel gelisah atas rencana pemerintah ini. Pemerintah tidak pernah mengajak bicara stakeholder, termasuk DPR,” kata dia di Jakarta, kemarin (19/7).

Menurut Umam, pemerinah telah menabrak aturan terhadap UU yang sudah ada. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.

“Bukan seperti saat ini, menikung di tikungan, tiba-tiba buat kerja sama dengan menabrak aturan main yang telah disepakati DPR dan Pemerintah melalui UU No. 8 tahun 2019,” tegas Umam.

Terpisah, Ekonom Indef, Nailul Huda menilai layanan umrah yang dilakukan oleh dua unicorn yakni tokopedia dan Traveloka akan membat efisien dan biaya ibadah umrah yang kian terjangkau.

“Ibadah umrah akan lebih bisa terfasilitasi dengan baik. Yang penting adalah bagaimana pemerintah menjaga persaingannya supaya adil bagi semua pihak,” kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (19/7).

Sebelumnya Kepala Cabang Albilad Travel Semarang, Ari menyatakan tidak setuju atas rencana tersebut. Sebab akan menghancurkan usaha travel lokal. Dia menilai dua unicorn itu adalah dari asing. “Ini duopoli, bisa menggerus usaha-usaha travel pribumi,” kata Ari.

Dia berharap pemerintah untuk mendukung travel umrah pribumi, bukan dari asing yang semakin menggemukkan usahanya di Indonesia. “(Layanan umrah) Cukup orang Indonesia saja,” kata dia.

Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi mengatakan, bahwa rencana tersebut berbenturan dengan UU Haji Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018.

“Jika mau menggunakan itu (Tokopedia dan Traveloka), maka harus mengganti dua UU tersebut,” ucap dia.

Sementara Direktur Utama Annisa Travel, Karina N Nisa mengatakan, mendukung pemerintah memfasilitasi Tokopedia dan Traveloka bermain di umrah digital. “Siapa tahu (Traveloka dan Tokopedia) bisa lebih bagus dan lebih terbuka pasarnya untuk produk-produk ini ke orang awam,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara memastikan akan mengembangkan startu aplikasi umrah digital yang akan digarap bersama oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan melibatkan Tokopedia dan Traveloka.

“Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada, sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tidak perlu khawatir, ujar Rudiantara.

Hal ini juga ditegaskan oleh co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison, bahwa Tokpedia ingin mengajak semua pihak untuk maju bersama.

“Tokopedia sejak awal selalu berpartner dengan berbagai pihak karena kita ingin maju bersama. Kita ingin membangun jembatan, bukan dinding penghalang, kata Leontinus.(din/fin)