Uang Makan cuma Rp3.500 per Hari, Pemkot Banjar Harus Mediasi Buruh-PT APL

1263
Para pekerja di pabrik APL Kota Banjar yang menuntut kesejahteraan. FOTO: ANGGORO

RADARPRIANGAN.COM, BANJAR – Konflik terkait uang makan antara buruh dan PT APL yang terus berlarut-larut, dosen STISIP Bina Putra Banjar, Sidik Firmadi, S.IP., M.IP, menilai adanya kegagalan Pemerintah Kota Banjar dalam melindungi warganya.

Sidik mengatakan, seharusnya Pemkot Banjar melalui Disnaker, bisa segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apalagi selama ini buruh hanya mendapat uang makan sebesar Rp3.500 per hari.

“Bagi saya uang sebesar itu hanya setara uang jajan anak SD, sehingga sangat tidak layak apabila diberikan kepada buruh. Sebenarnya langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan cara me-mediasi antara buruh dan PT APL dalam forum resmi, mencari solusi terbaik, apalagi pihak buruh telah ada kesepakatan dengan PT APL pada tahun 2018, terkait kenaikan uang makan, namun belum ada realiasi, karena krisis keuangan,” tegasnya, Rabu (20/03). 

Terkait belum dijalankan kesepakatan tersebut oleh pihak PT APL, dengan alasan keuangan perusahaan sedang pailit, Sidik menegaskan permasalahan tersebut bisa diklarifikasi pada saat mediasi. 

“Hal-hal seperti itu tentunya bisa diklarifikasi pada saat mediasi, apakah benar PT APL sedang kesulitan dari segi keuangan, atau jangan-jangan hanya alasan mereka saja untuk menghindar dari kewajiban. Itu penting dilakukan, agar permasalahan bisa clear and clean,” imbuhnya. 

Sidik berharap, dalam forum mediasi tersebut, pemerintah harus memastikan pihak perusahaan akan melaksanakan kesepakatan menaikan uang makan buruh, seperti yang telah disepakati pada tahun 2018 yang lalu. 

“Sehingga ke depan jika PT APL tidak menjalankannya, diberi sanksi sesuai aturan. Terahir, langkah yang harus ditempuh oleh Pemkot Banjar adalah mengaktifkan kembali secara maksimal tim pengawas dari Disnaker untuk rutin dan berkala memberikan pengawasan dilapangan, agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan pada Pemkot Banjar, tentang prosentase buruh yang hampir 80%, adalah warga asli Kota Banjar, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi warga Kota Banjar. 

“Saya rasa Wali Kota dan Wakil-nya pada saat Pilkada tahun 2018 yang lalu, berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga saya harap janji itu ditepati, dan sekaranglah saat yang tepat untuk mulai mewujudkan janji itu dengan menaikan kesejahteraan buruh,” tambahnya. 

Selain menyorototi pihak eksekutif, Sidik Firmadi juga berharap kepada para Legislator untuk turut serta membantu dan mendorong permasalahan ini agar cepat selesai. 

“DPRD merupakan wakil rakyat, yang juga berkewajiban untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, ingat bahwa ada fungsi monitoring (pengawasan), dengan fungsi itu sebenarnya DPRD bisa mendorong pemerintah agar lebih responsif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Banjar,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here