Tingkatkan Kolaborasi melalui CSR, Disdik Gandeng Perusahaan untuk Bangun Sekolah

99
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong, Kasie Sapras Disdik Garut, Ma'mun Gunawan, Anggota DPR RI Siti Mufatahah dan perwakilan dari PT. SMI saat meninjau bangunan SDN Bayongbong 4, kamis (30/1)


GARUT – Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengintruksikan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut segera melakukan pemetaan jumlah sekolah yang rusak. Perbaikan sekolah tersebut nantinya kata Helmi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

“Saya sudah intruksikan Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, red) untuk memetakan sekolah rusak di SD SMP, sehingga tanpa usulan sekolah seharusnya dinas bisa menilai kondisi bangunan SD SMP tersebut sehing kita bisa menentukan mana yang harus diperbaiki dan menjadi prioritas,” kata Helmi didampingi Kadisdik Kabupaten Garut, Totong kepada wartawan usai menghadiri acara peresmian SDN Bayongbong 4, kemarin (30/1).

Ketika ditanya soal turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kabupaten Garut yang mencapai lebih dari 50 persen ketimbang tahun lalu, Helmi mengatakan, pemerintah pusat sebagai pemberi kebijakan memiliki pertimbangan lain, termasuk diantaranya memperhitungkan juga sebagian prioritas di daerah lain dan melihat bangunan-bangunan sekolah di Garut masih bagus, meski kata Helmi kenyataannya masih ada cukup banyak yang perlu diperbaiki.

“Untuk SD ada seribu kelas lebih (yang terdata perlu perbaikan, red), saya dan pak Bupati berkomitmen itu bisa selesai (secara bertahap dengan skala prioritas, red) lima tahun kedepan. Karena kita betul-betul sarana dan prasarana bisa diprioritaskan, sehingga masyarakat, anak-anak bisa aman nyaman dalam belajar,” katanya.

Meski besaran DAK untuk Garut mengalami penurunan dari sekitar Rp 60 miliar pada tahun 2019 lalu dan sekarang hanya sekitar Rp 30 miliar, namun peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tetap menjadi prioritas. Jika anggaran dari APBN maupun APBD terbatas, beberapa sekolah ada yang bisa dibangun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan, seperti di SDN Bayongbong 4 sudah empat tahun mengalami rusak.

“Untuk perbaikan sekolah, selain anggaran yang ada, kita juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR, seperti di SDN Bayongbong 4 yang dibangun melalui CSR PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red), karena ini juga bagian dari konsep pembangunan pentahelix, diantaranya melibatkan pengusaha,” kata Kasie Sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ma’mun Gunawan.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Siti Mufatahah, mengatakan, besaran pemberian DAK dari pusat ke daerah dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangan satu tahun ke belakang.

“DAK tergantung Pemda mengelola (anggaran yang bersumber dari DAK, red) setahun belakangan, apakah menteri keuangan mengapresiasi atau tidak, itu dilihat berdasarkan kinerja. (Untuk Garut, red) kinerjanya bisa ditingkatkan, fokus pada prioritas pelayanan masyarakat, tidak hanya infrastruktur, tapi bisa juga SDM (sumber daya manusia, red) atau lainnya. Itu yang dibutuhkan masyarakat sesuai program besar di Pemerintah,” pungkasnya. (erf)