Tepis Hoaks, KPU Bentuk Relawan Demokrasi

228

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk relawan demokrasi jelang hari pencoblosan pekan depan. Relawan ini punya tugas utama yakni melawan hoaks yang berkembang di tengah masyarakat.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, mengatakan, relawan demokrasi sebagai pendidikan untuk pemilih, lebih bersifat membangun pengetahuan dan membangun kesadaran bersama.

“Pendidikan bagi pemilih untuk menanggulangi hoaks sangat efektif. Pemilih bisa tahu berita benar atau bohong melalui data dari relawan demokrasi,” terangnya kepada FIN, Senin (8/4).

Wahyu memastikan para relawan bersifat independen Jika ada hoaks yang menyerang pasangan calon nomor urut 01, akan langsung diklarifikasi. Begitu pula jika berita bohong itu menyasar pasangan calon nomor urut 02.

Wahyu menyebut para relawan akan mencontohkan bahwa perbedaan pilihan tak akan membuat masyarakat terpecah.Selain melawan hoaks, para relawan juga diamanatkan tugas kedua, yakni melawan politisasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

“Relawan demokrasi akan mencermati setiap gerakan di daerah yang menunggangi isu-isu sensitif itu. Relawan bakal langsung melaporkan hal itu kepada pihak berwajib,” katanya.

Tugas lainnya relawan adalah melawan politik uang dan memberikan pendidikan politik terkait hal itu kepada masyarakat. Wahyu menyebut masyarakat harus berani menolak jika ditawari uang. Sebab, kedaulatan mereka tak bisa dibeli dengan uang. “Sehingga kita berharap pemilih di 2019 itu menjadi pemilih yang berdaulat, menjadi pemilih yang merdeka dalam mengambil sikap politik, tapi juga bertanggung jawab,” katamnya.

Pembentukan relawan dilakukan setiap daerah. Masing-masing daerah bakal diisi 55 orang relawan demokrasi. Mereka akan bekerja selama tiga bulan dengan honor Rp750 ribu per bulan. Untuk menjadi relawan demokrasi, mereka harus memenuhi syarat 11 segmen seperti dari keluarga, masyarakat disabilitas, pemilih muda, pemilih pemula, netizen dan lainnya untuk menyosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan 17 April mendatang.

Di tempat sama, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, dibentuknya relawan demokrasi bukan hal yang baru terjadi. Pembentukan relawan demokrasi sudah ada sejak pemilu sebelumnya.

Menurutnya, dengan adanya relawan demokrasi, bisa mengajak masyarakat untuk memilih pada 17 April mendatang. Mewakili anak muda, perempuan, disabilitas. Jadi sebenarnya relawan demokrasi berfungsi sebagai agen pendidikan politik yang dimiliki KPU, terangnya.

Afif menambahkan, pihaknya juga akan memperketat pengawasan yang ada di lapangan. Menurutnya, setiap penyelenggara pemilu juga harus diberikan perlindungan terhadap kekerasan. Ia mengakui ada beberapa kejadian kekerasan yang terjadi kepada pengawas di lapangan.

“Harus ada langkah antisipasi dari kami. Sehingga kejadian yang tidak diinginkan isa diminimalisasi. Dan Pemilu 2019 ini bisa berjalan aman dan damai,” pungkasnya. (khf/fin/tgr)