Tata Kelola Guru Bakal Dikembalikan ke Pusat

187
istimewa

JAKARTA – Pemerintah berencana akan menarik kewenangan tata kelola guru yang sekarang berada di pemerintah daerah, dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika bicara soal penanganan teknis penghapusan ujian nasional (UN) dan diganti dengan asesmen kompetensi.

Dapat diketahui, saat ini kewenangan terkait guru SD-SLTP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara, untuk guru SLTA, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Penanganan teknis, kebijakan ada di pemerintah pusat. Bisa saja nanti misalnya, perhitungan kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan,” kata Jokowi, Jumat (13/12/2019), seperti dikutif dari FIN (Grup Radar Garut).

Menurut Jokowi, penarikan kembali kewenangan dan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemetintah pusat bertujuan demi kemajuan bidang pendidikan.

“Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” ujarnya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo, yang membuka peluang mengembalikan guru ke pusat. Menurutnya, ide ini adalah langkah yang tepat bagi pengelolaan guru.

“Ikatan Guru Indonesia sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian ingin menarik penanganan guru yang saat ini ada di daerah ke pemerintah pusat,” kata Ramli.

Ramli mengatakan, bahwa dukungan IGI ini bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini guru-guru di daerah selalu dilibatkan dalam politik praktis.

“Ini yang menjadi masalah utama dan seringkali guru-guru harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh para pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ramli, penanganan guru oleh daerah sangat beragam sehingga menimbulkan kesenjangan antara guru di satu daerah dengan guru di daerah lain.
“Bandingkan saja pendapatan antara guru di DKI Jakarta yang seluruhnya sama dengan upah minimum provinsi atau lebih dari itu dibanding dengan Kabupaten Maros yang memberikan upah hanya Rp 100.000 per bulan,” tuturnya..

Terlebih lagi, masih kata Ramli, rekrutmen guru yang dilakukan di daerah juga sangat tidak jelas karena pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer. Sedangkan di lapangan kebutuhan akan guru sangat mendesak.

“Rekrutmen guru sangat tidak jelas prosesnya sehingga kualitas terabaikan bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah,” imbuhnya.

Sikap berbeda justru disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut pihaknya, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apa sebenarnya permasalahan yang ada di lapangan. Sebab, apabila pemerintah langsung memutuskan guru kembali dikelola pusat akan membuat peraturan yang ada terkesan maju mundur.

“Ini kan harus ada kajian lebih mendalam karena desentralisasi pendidikan sudah kita laksanakan. Itu merupakan konsekuensi lahirnya UU otonomi daerah. Kemudian UU pemda dan seterusnya,” kata Wasekjen FSGI, Satriwan Salim.

Satriawan berpendapat, pemerintah tidak bisa langsung bersepakat persoalan guru akan selesai kalau pengelolaannya dikembalikan ke pusat.

“FSGI bukan tidak setuju dengan pernyataan Jokowi tersebut. Namun kajian lebih dalam wajib dilakukan. Jadi seolah-olah ini jadi kebijakan yang maju mundur,” pungkasnya.(der/fin)