Tangani Dampak Pandemi Covid-19, Pemkab Garut Susun Program Percepatan Ekonomi

55
Agus Ismail (Sekretaris Bappeda Garut)

GARUT – Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut tengah menyusun program percepatan ekonomi yang sempat lesu akibat terdampak pandemi Covid-19, menguatkan perlindungan sosial hingga peningkatan kualitas kesehatan serta menyisipkan peningkatan daya saing daerah. Demikian diungkapkan Sekertaris Bappeda Kabupaten Garut, Agus Ismail kepada Radar Garut, kemarin (20/10).

Untuk itu kata pria yang akrab disapa Agis itu, daerah harus memiliki daya saing untuk bisa berkompetisi menghadapi potensi tantangan di masa mendatang. Pasalnya kata Agis, kjta masih dihadapkan potensi bencana yang bisa saja terjadi, termasuk pandemi Covid19 yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Lanjutnya, pandemi Covid19 juga memberi dampak pada perubahan perencanaan pembangunan pada tahun 2021, terutama percepatan ekonomi.

Maka dari itu kata Agis, di dalam konteks tema program pemerintah daerah diprioritaskan untuk percepatan pembangunan ekonomi, perlindungan sosial kemudian penanganan kesehatan yang di dalamnya melalui pendekatan infrastruktur.

“Infrastruktur menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi, ketika infrastruktur jelek maka percepatan ekonomi terhambat,” katanya.

“Terkait dengan perencanaan pembangunan tahun 2021, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa yang paling prioiritas adalah bagaimana menanggulangi dampak pandemi Covid19, bagaimana pendekatan kesana? tentu saja paling utama adalah percepatan pembangunan ekonomi daerah, mau tidak mau bahwa kedepan kita tidak tahu pandemi kapan terakhir, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa adaptasi terhadap pandemi, bagaimana kita bisa hidup dengan pandemi karena bagaimana pun itu yang harus kita lalui. Sehingga pemerintah menyusun Tagline bagaimana kita hidup produktif tapi aman dari Covid-19, inilah adaptasi. Adaptasi tidak hanya memakai masker jaga jarak melakukan 3M, tapi kita biasa hidup dengan sebuah perubahan, karena jauh kedepan itu perubahan akan semakin cepat, apalagi jari ini kita dihadapkan revolusi industri 4.0, society 4.0 jadi itu hal-hal yang harus dilalui,” kata Agis.

Menurutnya, kita harus bisa hidup lebih produktif, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian yang penting dan tidak bisa dabaikan.

“Bagaimana pun juga perlindungan sosial oke, kemudian penanganan kesehatan iya, tapi kan dari itu semua muara itu dimana di ekonomi. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menjaga kesehatannya apabila mereka tidak punya penghasilan? tidak bisa beraktivitas? tidak ada aktivitas ekonomi yang bergerak? tetep kuncinya ada di ekonomi. Bagaimana kemudian percepatan dilakukan? Maka dari itu Pemda kedepan harus lebih berorientasi kepada konteks memperluas kesempatan kerja dan lapangan berusaha seperti melalui padat karya, gotong royong, bagaimana kita melalui akses masyarakat terhadap ekonomi, dengan itu semua baru kita bisa melakukan langkah berikutnya,” tambah Agis.

Agis menjelaskan, dengan adanya pandemi Covid19 pada tahun 2020 memberi dampak pada perubahan struktur program dan penganggaran yang cukup signifikan.

Apalagi kata Agis, Pemerintah pusat pun secara lebih rijid mengatur apa yang menjadi prioritas di daerah, penerapan SIPD, Permendagri, termasuk intruksi presiden juga mengatur apa yang harus dilakukan daerah. (erf)