Tak Disertakan dalam Kebijakan Disdik, Dewan Pendidikan Kecewa

210
Pelantikan Kepala SMP pekan lalu.

GARUT – Dewan Pendidikan Kabupaten Garut merasa kecewa atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lngkungan Dinas Pendidikan Garut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, H. Ee Sumarno, melalui surat yang disampaikannya terkait poin-poin pembahasan permasalahan, sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Dalam surat tersebut, E Sumarno, mengkritisi sejumlah kasus yang pernah menyeret pejabat Dinas Pendidikan Garut ke meja hijau.

Menurutnya, sudah seharusnya permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengendalikan, mengawasi, menilai, dan menindak prilaku aparatur yang menyimpang dari aturan yang berlaku.

Sumarno mengatakan, bagaimanapun juga, hal itu sungguh merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan masyarakat Garut.

Selain itu, mengkritisi pola rekrutmen pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang kurang selektif.

“Dalam proses rekrutmen, promosi, rotasi mutasi kepala sekolah, harus berdasarkan Perda 11 tahun 2011, dimana Dinas Pendidikan wajib melibatkan Dewan Pendidikan dan para pengawas pembina secara utuh, karena mereka lah yang dinilai.” kata Sumarno, di Kantor Dewan Pendidikan, Jumat (8/3).

Oleh karenanya, Ia menyarankan, dalam rekrutmen itu harus lebih selektif, terukur, teruji, memiliki kompetensi mumpuni, dan memiliki moralitas tinggi.

Dia menjelaskan, paling mengetahui sosok personal Guru atau Kepala Sekolah di wilayah binaan masing-masing dan bertanggungjawab penuh atas serangkaian penilain kompetensi Guru atau kinerja Kepala Sekolah (PKKS), yang hasilnya dijadikan bahan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun draf pemetaan dan penempatan posisi promosi, rotasi atau mutasi kepala sekolah.

“Ini sama sekali tidak ada kepentingan pribadi. Tapi, kami menilai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah melanggar Perda 11 tahun 2011 dengan tidak melibatkan kami dalam promosi dan mutasi Kepala Sekolah yang dilantik, seperti pada Senin (4/3) kemarin pelantikan tidak bawa bawa kami. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perda 11 tahun 2011,” katanya. (erf)