Tahan Diri, Quick Count Bukan Harga Mati

294
Proses penghitungan suara Pilpres, di salah satu TPS di Desa Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (17/4). (RadarPriangan.com)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sejak pukul 15.00 WIB, sejumlah lembaga survei yang terdaftar secara resmi di KPU mulai merilis hasil quick count (Hitung Cepat) Pilpres 2019. Jumlahnya pun bervariatif, dengan angka yang masuk yang setiap jam bertambah. Di tengah proses penghitungan dilakukan secara manual belum dilakukan, hitungan cepat terus memberikan sejumlah referensinya , hingga lewat pola exit poll sekalipun.

Berbagai televisi menyiarkan suara paslon Joko Widodo- Maruf Amin unggul, namun berdasarkan hitungan internal dari paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno unggul.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo meminta kedua kandidat menahan diri untuk tidak mengklaim kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU.

“Semua pihak harus menunggu penghitungan KPU bahwa ada quick count nanti, ini bukan hasil resmi, ini hanya memberikan informasi kepada masyarakat dengan metodelogi yang bisa dipertanggungjawabkan.Siapapun pemenangnya itu kehendak rakyat, kan demokrasi sebagai sarana pewujudan keadulatan rakyat dalam menentukan pilihan menentukan pemimpin,” katanya saat berbincang dengan Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (17/4).

Meski demikian, Karyono mengakui hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei memiliki tingkat presisi sangat tinggi. Pasalnya, tingkat kesalagannya hanya 1 persen. “Faktanya selisih perolehan suara quik count dengan rekapitulasi KPU mrmang selisih 0, sekian persen. Tapi quik count bukan hasil resmi,” jelasnya.

Karyono mencium gelagat fenomena hitung cepat yang terjadi di Pilpres 2014 terulang kembali tahun ini. Jika dilihat dari berbagai fenomena politik, terlihat berbagai survei yang dilakukan lembaga survei terbagidan sama-sama mengklaim saling memenangkan kedua kandirdat.

“Ini bisa berujung pada hasil quick count hari ini, menurut saya ini harus dihindari, masyarakat harus diberikan pendidikan yang baik, lembaga lembaga survei yang tidak jelas harus ditindak tegas,” ujarnya.

“Ini kelihatannya akan muncul, terkait dengan dualisme lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya seperti Pilpres 2014 lalu. Ada empat lembaga survei yang memenangkan capres Prabowo-Hatta pada saat itu, ada enam lembaga survei memang kan Jokowi, hasil faktanya jokowi yang memang,” ungkapnya.

Karena itu, Karyono menyarankan agar para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat menahan diri untuk tidak saling mengklaim kemenangan dari hasil perhitungan cepat internal. “semua harus bersabar menahan diri kita tunggu hasil keputusan KPU, sama sama dikawal, quick count ini memberikan informasi,” ujarnya.

Diketahui, proses penetapan capres dan cawapres terpilih dalam Pemilu 2019 akan dilakukan pada 22 Mei mendatang. Penetapan dilakukan setelah KPU menghitung suara secara berjenjang.KPU memastikan proses rekapitulasi tidak menggunakan bantuan teknologi IT hanya manual.

Di sisi lain, calon presiden Prabowo Subianto optimisitis akan memenangi Pilpres 2019. Meski demikian, dirinya Saat menerima mandat dari rakyat dan dilantik sebagai presiden periode 2019-2024, ia bertekad menciptakan pemilu bersih di akhir masa jabatannya.
“Saat saya menerima mandat dari rakyat dan menjalankan mandat itu, saya berjanji di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia saya ingin menyelenggarakan pemilu yang sebersih-bersihnya. Kami ingin berikan contoh demokrasi yang sebaik-baiknya,” kata Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan awak media tentang jalannya proses pemilu 2019 yang berlangsung sejak 7 bulan lalu. Prabowo merasa selama masa kampanye masyarakat kerap mendapatkan perlakuan tidak adil. Ada kepala desa dipenjara karena mendukung paslon nomor 02, sementara puluhan kepala daerah yang secara terbuka mendukung paslon 01 dibiarkan begitu saja.

Tak hanya menwujudkan pemiliu bersih, Prabowo juga bertekad tidak akan gunakan TNI-Polri untuk kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Prabowo juga berjanji BUMN tidak akan digunakan untuk kepentingan politiknya.

“Saya mantan TNI, saya tidak akan gunakan TNI-Polri untuk kepentingan politik kelompok saya. Saya tidak akan menggunakan BUMN untuk kepentingan politik saya atau kelompok saya,” tandasnya.(lan/fin/tgr)