Subsidi Kuota Diperkirakan Berlanjut

9
Sejumlah siswa sekolah dasar belajar dengan menggunakan wifi gratis yang disediakan oleh warkop Rizki di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu (29/7). Warung kopi tersebut menyediakan wifi gratis dan peminjaman leptop serta handphone untuk membatu anak-anak sekitar yang terkendala fasilitas dalam pembelajaran daring di masa pandemi. (Fajar Indonesia Network)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mempertimbangkan kembali untuk menjalankan program subsidi kuota internet untuk guru, siswa, mahasiswa dan dosen pada 2021.

Mengingat, pandemi diperkirakan masih berlangsung hingga tahun depan dan kemungkinan sebagian pelajar masih akan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), meski izin pembukaan sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah diperbolehkan.

Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan, bahwa pada tahun 2021 Kemendikbud kembali mempertimbangkan untuk menjalankan program yang sama. Bantuan ini untuk mendukung proses belajar daring di tengah pandemi covid-19.

“Kami akan meminta arahan kepada Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) dan penggambil kebijakan yang lain dalam hal bantuan subsidi kuota internet ini,” kata Hasan dalam siaran YouTube, Jumat (18/12).

Menurut Hasan, jika dirasa masyarakat masih membutuhkan, maka bukan tidak mungkin program bantuan subsidi kuota bakal dilanjutkan. Berbagai evaluasi akan dilakukan oleh Kemendikbud.

“Karena belum ada arahan secara pasti, kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dari masukan masyarakat,” ujarnya.

Hasan mengakui, bahwa bantuan subsidi kuota internet banyak mendapat sambutan positif dari masyarakat sejak disalurkan pada bulan September 2020. Kendati begitu, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan program tersebut.

“Seandainya akan terjadi lagi (program subsidi kuota), kita sudah siap dengan skenario perbaikan yang sudah dihimpun dari publik.” ucapnya.

Apalagi, kata Hasan, saat ini PJJ penggunaan internet bagi siswa, guru, hingga orang tua semakin masif. Hal itu membuka mata mereka bahwa pentingnya digitalisasi dalam dunia mereka.

“Dengan kondisi sekarang ekosistem yang sehat adalam memanfaatkan dunia digital di Indonesia semakin terbuka. Orang semakin sadar menggunakan gadget, gawai, koneksi adalah untuk kebutuhan yang positif,” tuturnya.

Hasan meyakini, jika ekosistem internet yang sehat di Indonesia sudah terbentuk. Dengan begitu, tidak perlu lagi ada diskusi internet positif ataupun negatif ke depan.

“Perdebatan itu hilang, sebab semua pihak telah memanfaatkan seluruh yang berbau digital dengan baik. Ini yang kemudian menambah keyakinan kami jika ekosistem kesehatan internet sudah terbentuk, kemudian berjalan,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an mengatakan, bahwa subsidi kuota sangat dibutuhkan dan dinilai mampu meringankan beban ekonomi. Dalam survei ASI juga dapat dilihat, jika 80,5 persen publik meminta program subsidi kuota dilanjutkan untuk pada 2021.

“Sebanyak 80,5 persen publik menilai program bantuan kuota internet perlu dilanjutkan di tahun 2021,” kata Ali.

Keberadaan PJJ secara daring telah menjadikan internet sebagai kebutuhan bagi seluruh warga satuan pendidikan. Namun Masalahnya, dunia maya tak sepenuhnya aman. Banyak aktivitas negatif yang patut diwaspadai.

“Di internet ini banyak aktivitas ilegal, konten dewasa, kekerasan hingga data pribadi tidak aman,” ujar Peneliti Literasi Arus Survei Indonesia (ASI), Budy Sugandi.

Untuk itu, Budy meminta Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, dapat mengawal penggunaan internet saat PJJ. Salah satu caranya, dengan memberikan literasi digital.

“Literasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak seiiring masifnya pembelajaran daring. Literasi digital juga bisa berguna untuk menghindari aktivitas negatif di internet,” terangnya.

Budy megusulkan, baiknya Kemendikbud agar pemberian literasi digital melibatkan kementerian atau lembaga lain. Hal ini agar aktivitas internet yang positif bisa dicapai maksimal.

“Sejauh ini kolaborasi Kemendikbud dengan kementerian atau lembaga lainnya belum terlalu maksimal dalam upaya mewujudkan internet sehat. Padahal ini sangat diperlukan,” pungkasnya. (der/fin)