Status DKI Jakarta Diubah

72

JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 mendatang. Otomatis, DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Karena itu, statusnya harus diubah. Sebab, saat ini, Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU Khusus.

Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

“Kita tahu bahwa saat ini, DKI Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU khusus. Namun, dengan rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, pertanyaannya adalah bagaimana status DKI,” kata Tito, saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/01/2020).

Menurut Tito, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ditunjuk sebagai leading sector pemindahan ibu kota negara, sedang menyusun draf UU IKN. Karena itu, lanjut Tito, UU Pemprov DKI Jakarta juga harus diubah. “Usulan Kemendagri kalau UU IKN bisa paralel. Dimana UU IKN di Kaltim dibahas, kemudian diundangkan. Otomatis UU DKI bisa dilaksanakan pembahasannya bersamaan saat itu juga,” imbuh mantan Kapolri ini, seperti dikutif dari FIN (Grup Radarpriangan.com).

Apabila, pembahasan UU IKN menyusul belakangan, maka opsinya ada dua. Pertama, mengubah Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan otonomi khusus. Kedua, menjadi otonomi daerah biasa seperti provinsi lain.

Terkait opsi pertama, Tito mencontohkan seperti yang dilakukan Australia terhadap Kota Canberra. “Mirip-mirip pindah ke Canberra. Dimana Sydney tetap jadi pusat ekonomi dan bisnis nasional,” jelasnya.

Untuk opsi kedua, lanjut Tito, pihaknya akan membahasnya secara detail bersama Komisi II. Kemendagri menyebut draf RUU akan segera dibuat. Selanjutnya bakal sampaikan kepada Komisi II DPR RI.

Selain RUU Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, ada lima RUU lain yang diusulkan Kemendagri. Yakni RUU Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, RUU Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan RUU Provinsi Bali.

“RUU Perubahan Atas UU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional, ini berbeda dengan judul yang masuk Prolegnas Prioritas 2020 usulan DPR. Usulan Kemendagri agak berbeda. Dimana, penekanannya pada administrasi kependudukan,” terang mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Untuk RUU Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Kemendagri menilai urgent dan harus diselesaikan tahun ini. Sebab, pada 2021 UU tersebut berakhir. “Ini inisatif dari pemerintah. Karena memang sekali lagi tidak ada waktu lagi membahasnya, selain tahun ini,” tuturnya.

Kemudian, RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tito optimistis bisa masuk dalam peraturan dengan inisiasi dari Komisi II DPR dalam rangkaian UU tentang yang berhubungan dengan politik, baik tentang Parpol, Pemilu maupun Pilkada. “Dalam ini konteks untuk pemerintah adalah Perubahan Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pemilunya,” jelas Tito.

Selanjutnya, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tito menyebut sasarannya adalah mewujudkan parpol yang representatif dan legitimate sejak awal pembentukan. Selain itu, guna menguatkan kelembagaan dan kapasitas Parpol sebagai pilar utama demokrasi. “Materi perubahan UU Parpol terkait modernisasi parpol dan keanggotannya. Baik kaderisasi maupun rekruitmen. Serta menyelesaikan masalah internal di parpol, pendidikan politik, dan lain-lain,” ucapnya.

Sementara terkait RUU Provinsi Bali, Tito menilai UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. “Soal RUU Provinsi Bali. Selain dasarnya UUD RIS tidak lagi relevan, memang perlu diubah juga. Ada beberapa poin yang mereka minta diapresiasi untuk pengakuan bisa mengangkat budaya Bali,” bebernya.

Pada sesi tanya jawab, Komisi II sempat mempertanyakan mengapa bukan Kemendagri yang menjadi leading sector proses pemindahan IKN ke Kaltim. Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyebut jika dilihat dalam UUD, Kemendagri termasuk kementerian utama. Menurut Mardani, seharusnya proses pemindahan IKN dipimpin oleh Kemendagri.

“Saya protes. Kenapa ibu kota negara leading sectornya Bappenas? Nggak cocok, Bappenas itu sektoral. Lebih pada pengkajian. Sangat cocok kalau leading sector itu Kemendagri. Karena ada 12 posisi setara Direktorat Jenderal. Belum lagi staf ahli. Jadi luar biasa powerfull Kemendagri ini,” jelas politisi Fraksi PKS itu.

Hal senada disampaikan anggota DPR Komisi II dari Fraksi PDIP, Cornelis. Mantan Gubernur Kalimantan Barat ini meminta Kemendagri segera merampungkan UU pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. “Tetapi kenapa Bappenas yang menangani? Seyogyanya Kemendagri, kenapa? UU ini tolong segera dibuat. Masalah DKI kalau statusnya berubah, cabut seperti provinsi lain yang tidak istimewa,” terang Cornelis.

Menanggapi hal itu, Tito mengatakan proses pemindahan IKN dilakukan lintas kementerian. Menurutnya Kemendagri kurang mampu mengerjakan bila tidak lintas sektoral. “Kami menghargai keinginan teman-teman Komisi II. Namun, Kemendagri saat ini beda dengan zaman dulu. Kalau dulu powerfull. Sekarang sudah sudah dibagi-bagi kewenangan Kemendagri di tempat lain. Presiden memutuskan dibentuk Bappenas lead membentuk badan otorita setingkat menteri yang berhubungan langsung dengan Presiden. Ini mencangkup lintas sektoral,” terang Tito.(khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here