Stadion GBLA Terbengkalai, Pengelolaan Terkendala Status Aset

223
Kondisi lintasan atletik Stadion GBLA, Gedebage, Kota Bandung. (Jabar Ekspres/FIN)

RadarPriangan.com, BANDUNG – Keberadaan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menjadi icon Kota Bandung kini kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, pembangunan tersebut telah menelan anggaran Rp 545 miliar lebih.

Selama pembangunan, stadion berkapasitas 80 ribu penonton tersebut pernah mengalami masalah hukum. Di mana Pembangunan Stadion GLBA yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung justru berujung dengan masalah korupsi. Bahkan, pihak penyidik Bareskim Polri menaksir kerugian pembangunan GBLA sebesar Rp100 miliar lebih.

PT Penta Rekayasa (konsultan perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (konsultan manajemen kontruksi) mengerjakan proyek tersebut pada tahun anggaran 2009 hingga 2013.

Stadion GBLA terakhir kali hanya digunakan pada perhelatan pembukaan PON 2016. Namun sesudah itu, keberadaan kontruksi bangunan mengalami penurunan kembali. Sampai akhirnya stadion GBLA dibiarkan tidak terurus sampai sekarang.

Menanggapi hal ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, jika pemeritah kota (pemkot) Bandung tidak sanggup untuk mengelola Stadion GBLA sebaiknya asetnya diserahkan kepada Pemprov.

“Nanti pihak Pemprov akan mengelola dengan anggaran APBD Provinsi,” kata pria yang akrab disapa Emil ini kepada wartawan, Rabu (17/7).

Dia memastikan, jika aset GBLA diserahkan pengelolaannya kepada provinsi pihaknya siap dengan mengalokasikan anggaran untuk mengurus stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat.

“Kalau memang gara-gara anggaran kecil jadi terbengkalai dan pemkot mau menyerahkan ke Provinsi nanti kita urus dengan dana provinsi dengan senang hati kita urus,” kata Emil.

Dia mengatakan, untuk urusan aset sebetulnya serah terima aset pemerintah dari daerah ke provinsi atau sebaliknya itu sudah biasa terjadi. Bahkan, Pemprov pernah melakuan penyerahan aset ke pemerintah pusat juga.

“Sebenarnya sama-sama aset negara, yang membedakan adalah sakunya. Satu saku Pemerintah Pusat, satu saku Pemprov dan satu saku Pemkab/Pemkot. Tiga-tiganya sama-sama negara,” kata dia.

Emil menuturkan, saat masih menjabat Wali Kota sebetulnya sudah ada rencana untuk pengelolaan stadion diserahkan kepada Persib. Akan tetapi, sebelum niat itu terwujud ia mengaku tidak bisa menindaklanjutinya. Sebab, keburu terpilih jadi gubernur.

“Dulu, saat jadi wali kota proses itu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung,” cetus Emil.

Dia menilai, untuk pengelolaan stadion, idealnya diserahkan kepada pihak ketiga. Sebab, peran pemerintah bukan operator tapi regulator.

“idiealnya, itu dikelola pihak ketiga dengan prosedur yang baik, idealnya ke Persib saja, nanti mereka bisa kerjasama B to B bisa beriklan atau apapun terserah kesepakatan,” kata dia.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat meninjau kondisi Stadion GBlA yang terbengkalai. (FIN)

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui jika Stadion GBLA tidak terkelola baik. Sebab, masih ada masalah hukum dan one prestasi oleh PT Adi Karya sebagai pelaksana proyek.

“Ini yang menyebabkan Pemkot harus berhati-hati membaca regulasi sehingga menghambat anggaran pemeliharaannya,” kata Yana.

Dia mengatakan, sebetulnya pemeliharaan GBLA itu ada tiga tahap. Pertama PT Adi Karya masih memiliki kewajiban untuk membereskan masalah kesalahan kontruksi pada bangunan GBLA tersebut.

“Jika dilihat sepintas ada penurunan struktur bangunan katanya ini disebabkan karakter tanah wilayah Gedebage, tapi pada intinya bangunan GBLA sangat kuat,” kata dia.

Yana mengaku, masalah ini akan segera ditindak lanjuti dengan koordinasi lebih lanjut dengan PT Adi Karya dan dinas terkait. Sehingga, nantinya bisa segera melakukan serah terima sesuai dengan prosedur.

Dia mengatakan, adanya masalah struktur bangunan dan kasus hukum mengakibatkan Pemkot Bandung menilai bahwa PT Adi Karya bisa disebut wan prestasi. Sehingga secara aturan kewajiban membayar atas proyek tersebut belum bisa dilakukan sepenuhnya.

“Kalau tidak salah menurut BPK, ada sekitar 4,7 miliar yang masuk ke dalam wanprestasi tersebut, sedangkan menurut pernyataan Adi Karya, mereka merasa sudah menyelesaikan itu semua, tetapi masih ada temuan pada angka tersebut,” tutur Yana.

Untuk itu, permasalahan ini sebaiknya segera diselesaikan. Sehingga, aset Pemkot Bandung yang menjadi kebanggaan bisa dikelola dengan benar.

“Jadi kalau masih menggantung gini semuanya serba salah, dan Pemkot pun kesulitan melakukan perbaikanya,” tandas Yana. (mg3/yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here