Soal Politik Uang, KPK Terbelenggu Aturan

311
Ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemeberantasan
Korupsi (KPK), menyatakan pihaknya tidak bisa menangani segala laporan dugaan
tindak pidana korupsi. Salah satunya, dugaan adanya tindak pidana politik uang
yang kerap dilaporkan masyarakat.

Wakil Ketua KPK,
Laode M Syarif menuturkan, hal ini lantaran kewenangan KPK sebagai lembaga
antirasuah sangat terbatas. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terbatas dalam beberapa hal
seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut
menyebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat
penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

“Saya ingin
menjelaskan pada masyarakat karena banyak sekali yang melaporkan politik uang
ini ke KPK padahal kewenangan KPK itu terbatas,” ujar Laode saat
dikonfirmasi wartawan di kantornya, kemarin (27/3).

Laode menjelaskan,
KPK dapat menangani suatu perkara tindak pidana korupsi, termasuk politik uang,
jika pelakunya merupakan seorang penyelenggara negara. Selain itu, minimal
kerugian yang ditanggung negara minimal harus Rp1 miliar. “Kurang dari itu
kami tidak bisa mengapa-apakan. Ini misalnya bukan penyelenggara negara tapi
misalnya Rp1 miliar, kita serahkan ke polisi dan kejaksaan. Tidak semua kasus
korupsi bisa diselesaikan oleh KPK,” tukasnya.

Anggota Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan para peserta pemilu masih
dapat memberikan cenderamata kepada masyarakat. Namun, cenderamata tersebut
harus sesuai dengan aturan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 23 Tahun 2018. “Pemberian bisa dibagi. Ada 12 item yang boleh
dibagikan dengan batasan Rp60 ribu ke bawah nilainya. Yang tidak boleh adalah
gambar Soekarno-Hatta 100 ribuan atau 50 ribuan. Itu yang tidak boleh,”
papar Rahmat.

Rahmat pun
membeberkan, hingga saat ini pihaknya telah mencatat ada 115 kasus politik uang
dengan menggunakan fasilitas negara. Dengan rincian, 45 kasus di pemilu dan 70
kasus di pilkada. “Sudah ada tindak pidana pemilu tentang politik uang
dengan penggunaan fasilitas pemerintah. Sekitar 45 kasus di pemilu bukan di
pilkada, di lilkada sekitar 70,” jelasnya.

Sementara itu,
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil
mengatakan pelaku politik uang cukup diberi sanksi administrasi. Menurutnya,
sanksi administrasi seperti dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) akan lebih
menimbulkan ketakutan dan efek jera. “Desain sanski administrasi saja,
karena caleg takut tidak bisa ikut Pemilu, saya membayangkan akan beri efek,
karena jelas dan kemungkinan takut untuk itu,” kata Fadli.

Fadli beralasan
selain memberikan efek jera, dengan sanksi pencoretan dari DCT akan membuat
proses berjalan lebih singkat, karena tidak melalui proses pidana yang memakan
waktu. Sedangkan, kata ia, Pemilu tinggal menghitung hari. Dikhawatirkan kasus
ini malah akan menganggu proses Pemilu.

Dalam hal ini, ia
menilai indikasi politik uang bisa ditentukan oleh Bawaslu. Ia menilai bisa
memproses sendiri dan menentukan apakah temuan yang didapat berindikasi politik
uang atau tidak. “Ke depannya, desain sanksi politik yang didorong tidak
ditarik ke proses pidana, karena memakan proses panjang, lalu menambah orang di
penjara. Cukup dibuktikan Bawaslu saja, jika terbukti, maka
didiskualifikasi,” kata Fadli.

Maka dari itu,
Fadli meminta Bawaslu konsisten menerapkan regulasi terkait dengan politik uang
tersebut. Fadli mengatakan tugas berat Bawaslu adalah mencegah politik uang di
daerah-daerah.

Menurut Fadli,
warga di daerah masih belum paham mengenai praktik politik uang yang dilarang
selama Pemilu. Selain itu, ia menilai banyak pula masyarakat yang cenderung memilih
menikmati keuntungan materil selama pemilihan, ketimbang memikirkan nasib lima
tahun ke depan.

Maka dari itu,
perlu dilakukan semacam gerakan yang mampu memberikan pendidikan politik bagi
warga daerah agar tidak terjerumus ke dalam politik uang tersebut.
“Berikan kesadaran bahwa politik uang bisa merusak demokrasi. Dalam jangka
pendek, transaksi selesai ketika pencoblosan usai, padahal harusnya transaksi
politik itu lima tahun. Dalam jangka panjang, menjadi cikal bakal korupsi,
karena biaya politik tinggi dan ingin mengembalikan dana yang telah
dikeluarkan,” kata Fadli.

Terpisah, Anggota
Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan praktik politik uang akan menggerus
kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. “Pada saat melakukan
politik uang, membuat masyarakat tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau muncul
ide tidak percaya pada sistem tersebut, lalu apa gunanya proses ini?”
ungkap Fritz.

Fritz mengatakan
dengan praktik politik uang membuat masyarakat akan abai terhadap proses Pemilu
yang tengah berjalan. Padahal, kata Fritz, dalam pesta demokrasi lima tahunan
tersebut publik menjadi pilar penting dalam menghasilkan wakil rakyat yang
sesuai dengan kompetensi, tanpa ada iming-iming uang. “Pemilu bukan datang
ke TPS saja, tapi publik tahu proses pemilu, tahu memilih siapa, percaya pada
sistem, dan ada kepercayaan kepada Bawaslu dan KPU bisa melakukan
tugasnya,” kata Fritz.

Lebih lanjut, Fritz
menjelaskan praktik politik uang akan menjadikan publik lebih berorientasi
kepada materil selama pemilihan, ketimbang prospek yang diberikan dalam jangka
waktu lima tahun ke depan. Fritz mengaku khawatir jika anggapan seperti ini
tidak hilang dari pikiran publik, lantaran bisa membuat proses Pemilu ini
menjadi tidak berdampak banyak terhadap kehidupan masyarakat pada masa yang
akan datang.

Fritz juga
menegaskan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu tidak bisa
dibandingkan dengan jumlah uang yang ditawarkan pada praktik politik uang.
Sehingga, kata ia, sangat penting bagi semua pihak menyadari bahwa politik uang
sangat merugikan siapa saja. “Kepercayaan publik itu adalah harga yang
paling mahal. Menurut saya semua harus sadar itu,” kata Fritz. (riz/ful/fin)