Soal Politik Uang, KPK Terbelenggu Aturan

272
Ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), menyatakan pihaknya tidak bisa menangani segala laporan dugaan tindak pidana korupsi. Salah satunya, dugaan adanya tindak pidana politik uang yang kerap dilaporkan masyarakat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, hal ini lantaran kewenangan KPK sebagai lembaga antirasuah sangat terbatas. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terbatas dalam beberapa hal seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut menyebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

“Saya ingin menjelaskan pada masyarakat karena banyak sekali yang melaporkan politik uang ini ke KPK padahal kewenangan KPK itu terbatas,” ujar Laode saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, kemarin (27/3).

Laode menjelaskan, KPK dapat menangani suatu perkara tindak pidana korupsi, termasuk politik uang, jika pelakunya merupakan seorang penyelenggara negara. Selain itu, minimal kerugian yang ditanggung negara minimal harus Rp1 miliar. “Kurang dari itu kami tidak bisa mengapa-apakan. Ini misalnya bukan penyelenggara negara tapi misalnya Rp1 miliar, kita serahkan ke polisi dan kejaksaan. Tidak semua kasus korupsi bisa diselesaikan oleh KPK,” tukasnya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan para peserta pemilu masih dapat memberikan cenderamata kepada masyarakat. Namun, cenderamata tersebut harus sesuai dengan aturan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. “Pemberian bisa dibagi. Ada 12 item yang boleh dibagikan dengan batasan Rp60 ribu ke bawah nilainya. Yang tidak boleh adalah gambar Soekarno-Hatta 100 ribuan atau 50 ribuan. Itu yang tidak boleh,” papar Rahmat.

Rahmat pun membeberkan, hingga saat ini pihaknya telah mencatat ada 115 kasus politik uang dengan menggunakan fasilitas negara. Dengan rincian, 45 kasus di pemilu dan 70 kasus di pilkada. “Sudah ada tindak pidana pemilu tentang politik uang dengan penggunaan fasilitas pemerintah. Sekitar 45 kasus di pemilu bukan di pilkada, di lilkada sekitar 70,” jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pelaku politik uang cukup diberi sanksi administrasi. Menurutnya, sanksi administrasi seperti dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) akan lebih menimbulkan ketakutan dan efek jera. “Desain sanski administrasi saja, karena caleg takut tidak bisa ikut Pemilu, saya membayangkan akan beri efek, karena jelas dan kemungkinan takut untuk itu,” kata Fadli.

Fadli beralasan selain memberikan efek jera, dengan sanksi pencoretan dari DCT akan membuat proses berjalan lebih singkat, karena tidak melalui proses pidana yang memakan waktu. Sedangkan, kata ia, Pemilu tinggal menghitung hari. Dikhawatirkan kasus ini malah akan menganggu proses Pemilu.

Dalam hal ini, ia menilai indikasi politik uang bisa ditentukan oleh Bawaslu. Ia menilai bisa memproses sendiri dan menentukan apakah temuan yang didapat berindikasi politik uang atau tidak. “Ke depannya, desain sanksi politik yang didorong tidak ditarik ke proses pidana, karena memakan proses panjang, lalu menambah orang di penjara. Cukup dibuktikan Bawaslu saja, jika terbukti, maka didiskualifikasi,” kata Fadli.

Maka dari itu, Fadli meminta Bawaslu konsisten menerapkan regulasi terkait dengan politik uang tersebut. Fadli mengatakan tugas berat Bawaslu adalah mencegah politik uang di daerah-daerah.

Menurut Fadli, warga di daerah masih belum paham mengenai praktik politik uang yang dilarang selama Pemilu. Selain itu, ia menilai banyak pula masyarakat yang cenderung memilih menikmati keuntungan materil selama pemilihan, ketimbang memikirkan nasib lima tahun ke depan.

Maka dari itu, perlu dilakukan semacam gerakan yang mampu memberikan pendidikan politik bagi warga daerah agar tidak terjerumus ke dalam politik uang tersebut. “Berikan kesadaran bahwa politik uang bisa merusak demokrasi. Dalam jangka pendek, transaksi selesai ketika pencoblosan usai, padahal harusnya transaksi politik itu lima tahun. Dalam jangka panjang, menjadi cikal bakal korupsi, karena biaya politik tinggi dan ingin mengembalikan dana yang telah dikeluarkan,” kata Fadli.

Terpisah, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan praktik politik uang akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. “Pada saat melakukan politik uang, membuat masyarakat tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau muncul ide tidak percaya pada sistem tersebut, lalu apa gunanya proses ini?” ungkap Fritz.

Fritz mengatakan dengan praktik politik uang membuat masyarakat akan abai terhadap proses Pemilu yang tengah berjalan. Padahal, kata Fritz, dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut publik menjadi pilar penting dalam menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kompetensi, tanpa ada iming-iming uang. “Pemilu bukan datang ke TPS saja, tapi publik tahu proses pemilu, tahu memilih siapa, percaya pada sistem, dan ada kepercayaan kepada Bawaslu dan KPU bisa melakukan tugasnya,” kata Fritz.

Lebih lanjut, Fritz menjelaskan praktik politik uang akan menjadikan publik lebih berorientasi kepada materil selama pemilihan, ketimbang prospek yang diberikan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Fritz mengaku khawatir jika anggapan seperti ini tidak hilang dari pikiran publik, lantaran bisa membuat proses Pemilu ini menjadi tidak berdampak banyak terhadap kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.

Fritz juga menegaskan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu tidak bisa dibandingkan dengan jumlah uang yang ditawarkan pada praktik politik uang. Sehingga, kata ia, sangat penting bagi semua pihak menyadari bahwa politik uang sangat merugikan siapa saja. “Kepercayaan publik itu adalah harga yang paling mahal. Menurut saya semua harus sadar itu,” kata Fritz. (riz/ful/fin)