Sebaiknya Pimpinan KPK Transparan

226

RadarPriangan.com, JAKARTA – Meski pertemuan antara pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilakukan, gejolak berupa petisi di internal komisi antirasuah tersebut berpotensi kembali terjadi di masa mendatang. Sebab, kemelut di internal yang berulangkali mencuat di permukaan itu diduga disebabkan adanya ketidaksamaan misi antara pegawai satu dengan pegawai lain. Bukan masalah pekerjaan biasa.

Pengamat Hukum Yusdianto Alam mengatakan, penyebab utama kebuntuan penyidik dan penyelidik mengungkap pelaku level tinggi alias big fish adalah adanya loyalitas ganda (double loyality) di kalangan pegawai dan pejabat di kedeputian penindakan KPK.

Maklum, personel penindakan KPK tidak hanya berasal dari internal. Tapi juga eksternal. “Ada pihak-pihak yang bekerja bukan untuk memberantas korupsi, namun sengaja ditempatkan sebagai “kuda troya” dalam pemberantasan korupsi. Ini dugaan saya,” ujarnya, kemarin (21/4).

Hanya saja, sambung Dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara Universitas Lampung itu enggan mau membeber sejauh mana kinerja “kuda troya” di KPK yang dimaksud. Termasuk oknum pegawai KPK yang diduga berperan sebagai “kuda troya” tersebut.

“Ya tidak mungkin terungkap. Problemnya kita hanya sebagai orang yang di luar garis itu,” paparnya.

Sebelumnya, pegawai di kedeputian penindakan KPK melayangkan petisi terkait dengan kebuntuan mengembangkan kasus-kasus yang melibatkan pelaku big fish. Dalam petisi itu, pegawai yang terdiri dari 114 penyidik dan penyelidik mengurai lima hal yang dianggap sebagai bagian dari kebuntutan itu. Petisi itu ditanggapi pimpinan dengan menemui pegawai KPK yang menandatangani petisi itu pada Selasa (16/4).

Menurut Yusdianto, komisioner KPK ke depan harus membuka secara terang siapa oknum-oknum yang diduga menghambat pengungkapan big fish. Bila perlu, komisioner melalui dewan etik menjatuhkan hukuman berat jika mereka terbukti secara sengaja menghalangi pengungkapan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Baik itu penanganan di tingkat penyidikan atau penyelidikan.

Sementara itu Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berpendapat, Agus Rahardjo cs berani membuka proses seleksi pejabat dan pegawai di kedeputian penindakan KPK secara transparan. Terlebih seleksi penyidik KPK dari pihak eksternal yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat.

“Komisioner harus mendengar masukan dari masyarakat sipil terhadap posisi-posisi penting dan kunci dalam struktur KPK,” imbuh pria asal Sumatera Barat itu.

Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, pimpinan KPK belum bisa dimintai keterangan terkait indikasi “kuda troya” tersebut. Saat dihubungi Ketua KPK Agus Rahardjo belum memberikan respon. (riz/ful/fin)