Polri: Kivlan Hanya Diperiksa, Bukan Ditangkap

235
Kivlan Zen (dok. Jawa Pos)

RadarPriangan.com, TANGERANG – Isu penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein oleh kepolisian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (10/5) kemarin menjadi bahan perbincangan. Banyak yang menduga, penangkapan itu atas dugaan makar yang akan dilakukan Kivlan. Namun semuanya keliru.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra membantah kabar tersebut. Ia mengatakan pihaknya hanya memberi surat panggilan kepada Kivlan Zein melalui penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Asep menjelaskan surat itu diberikan kepada Kivlan Zein di Bandara Soekarno Hatta saat yang bersangkutan hendak menuju ke Batam. “Kivlan Zein diberikan surat panggilan oleh Penyidik Ditipidum Bareskrim Mabes Polri di Bandara Soetta ketika hendak ke Batam,” terang Asep, Jumat (10/5).

Dikatakanya, posisi Kivlan kini telah berada di Batam bukan di jeruji besi Mabes Polri. “Kivlan Zein sudah berada di Batam,” beber Asep.

Sebelumnya diberitakan, Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zein dan aktivis Lieus Sungkharisma dilaporkan ke Bareskrim Polri, Selasa (7/5). Keduanya dilaporkan oleh dua orang berbeda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya dilaporkan atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan makar terhadap pemerintah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, membenarkan adanya pelaporan terhadap Kivlan dan Lieus. “Ya, laporan sudah diterima Bareskrim,” ujar Dedi, ketika dikonfirmasi, Jumat (10/5) malam.

Kedua pelapor memberikan bukti berupa rekaman video Kivlan dan Lieus atas kejadian yang disebut tanggal 26 April 2019. Kendati demikian, Jenderal Bintang Satu tersebut menyebut pihaknya akan memeriksa keaslian video tersebut. “Flashdisk berisi ceramah itu masih dianalisa dulu oleh analis bareskrim,” jelas Dedi Prasetyo.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Supardji Ahmad mengatakan, ucapan provokasi belum dapat dikategorikan sebagai makar disebabkan harus terlebih dahulu ada perbuatan yang memenuhi unsur.

“Karena kategori makar sudah diatur dalam KUHP, antara lain pasal 104, 106, 107, 108, 110, untuk mengkonstruksikan makar. Harus ada perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal tersebut,” terangnya ke Fajar Indonesia Network di Jakarta, Sabtu (11/5).

Lebih jauh, pakar hukum pidana dari UAI ini kembali menjelaskan, perbuatana Makar memerlukan unsur serangan atau niat jahat kepada pemerintah yang sah, selain itu bermaksud meruntuhkan atau menggulingkan pemerintah yang sah. “Harus ada unsur niat jahat dan permulaan pelaksanaan secara melawan hukum untuk menggulingkan pemerintah,” bebernya.

Diakhir penyampaianya, Suradji menilai, pemerintah saat ini seharusnya dalam menjaga suhu politik di negri ini mengedepankan tindakan elegan. “Memang menjadi tugas pemerintah untuk menjaga iklim politik yang stabil. Tapi, hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih elegan,” imbuhnya.

Diketahui, Kivlan dipanggil polisi Senin (13/5) nanti. Surat panggilan diserahkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Gate 22, tepat sebelum Kivlan naik pesawat. Belum ada keterangan soal status hukum purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu. Adapun laporan terhadap Kivlan Zein teresgiter dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Pelapor adalah pria bernama Jalaludin asal Serang, Banten.

Sementara itu, Lieus Sungkharisma dilaporkan oleh Eman Soleman asal Kuningan, Jawa Barat, dan teregister dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Keduanya dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoax dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15, serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.(by/fin/tgr)