PMII Garut Pertanyakan Anggaran Covid-19, Kadinsos Klaim Sudah Sesuai

166
ilustrasi (fin)

RadarPriangan.com, GARUT – Dalam mengatasi dampak ekonomi akibat Pandemi covid-19 Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota menganggarkan dana untuk penanganan dampak ekonomi.

Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Garut juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat akibat Pandemi covid-19.

Namun demikian, dalam penerapannya, organisasi kemahasiswaan mempertanyakan yang dilaksanakan oleh Pemkab Garut diantaranya melalui dinas Sosial dan Dinas Kesehatan tersebut.

Ketua PC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Garut, Ipan Nuralam mengatakan bahwa dalam menangani wabah Covid-19 Pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar 547 miliar.

“Anggaran tersebut tersebar bersumber dari DAU (BTT). Sisanya alokasi atau anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Garut harus benar-benar tepat sasaran, terkhusus bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Garut dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) dalam bentuk program dan kegiatan harus efektif, efisien, dan rasional,” ujarnya, Senin (22/6/2020).

Ipan mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian PC PMII Garut mengacu dari data yang didapatkan, khususnya terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19, terdapat beberapa alokasi anggaran yang tidak rasional.

“Sebagai contoh, pengadaan sejuta masker kain dari dinkes dengan harga Rp.5000,00/pcs dengan anggaran 5 miliar. Padahal harga rata-rata di pengrajin masker kain di Kabupaten Garut berkisar antara Rp.2000-2500/pcs,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa pengadaan sejuta masker tidak sesuai dengan spirit awal untuk melindungi warga dari wabah dan sebagai distribusi keuangan bagi ekonomi bawah agar terjadi peningkatan ekonomi di tengah pandemi.

“Faktanya hal tersebut malah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang notabene menjadi langganan Pemda dan berdekatan dengan penguasa bahkan keluarga bupati sendiri. Contohnya, pengrajin di Bayongbong yang hanya mendapat pesanan 5000 masker dan tidak dibayar oleh pihak ketiga, padahal kontrak itu 10600. Jadi jelas dalam hal ini terjadi caloisasi,” katanya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan alokasi di Dinas Sosial yang mengeluarkan anggaran makan bagi masyarakat yang melakukan Rapid Test sebesar Rp 25 ribu untuk dua kali makan selama empat belas hari, berikut snack takjil sebesar Rp 15 ribu dengan anggaran keseluruhan Rp 88 juta untuk 200 orang.

“Hal tersebut patut dipertanyakan,” tambahnya.

Ipan menjelaskan bahwa dalam pengadaan beras idealnya melibatkan Bulog sehingga keberadaannya terukur. Namun ternyata dalam prosesnya, hal tersebut terlibat para calo sehingga menjadi alur yang sangat panjang dan memaksa penekanan harga beras menjadi sangat rendah dan merusak kualitas.

Karena itu, Ipan meminta agar DPRD Garut segera merespon dengan membentuk pansus anggaran Covid-19. Pembentukan pansus tersebut ditujukan untuk melakukan klarifikasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

Kadinsos Bantah Tuduhan PC PMII Garut

Terkait pernyataan Ketua PC PMII Garut itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah membantah adanya indikasi penyelewengan anggaran program penanganan Covid-19.

Menurutnya tuduhan tersebut tidak benar karena pihaknya melaksanakan seluruh program penanganan sesuai dengan ketentuan.

Terkait tuduhan pelaksanaan program penyediaan makan untuk masyarakat yang menjalani rapid test, Ade menyebut bahwa hal itu tidak dilaksanakan Dinsos, namun di Dinas Kesehatan. Anggaran makan minum di Dinasnya hanya untuk masyarakat umum dan petugas yang berjaga di check point.

“Tak ada program penyediaan mamin untuk masyarakat yang menjalani rapid test di Dinsos, itu adanya di Dinkes. Kalau program penyediaan mamin untuk masyarakat umum dan petugas check point memang ada di kami,” sebut Ade kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).

Adapun untuk bantuan sosial warga, hal tersebut diakuinya memang ada di dinasnya, itu pun untuk warga yang berstatus ODP (orang dalam pengawasan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Meski demikian, ia memastikan bahwa semuanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana tiap warga yang berstatus ODP dan PDP telah mendapatkan bantuan berupa paket kebutuhan pangan masing-masing senilai Rp 700 ribu.

Bantuan itu sendiri diberikan selama mereka menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Di Garut, kondisi seperti itu terjadi di beberapa wilayah, di antaranya di Kecamatan Cigedug.

Untuk besaran anggaran untuk program penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di dinasnya, baik penyediaan mamin untuk masyarakat umum dan petugas check point maupun bansos untuk warga yang berstatus ODP dan PDP, Ade mengaku tidak tahu pasti. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan ke Kabid Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Untuk nilai, sebaiknya ditanyakan langsung ke Pa Kabid PFM karena dia sebagai KPA. Kebetulan saat ini saya sedang berada di luar,” ucap Ade.

Sementara itu Kabid PFM Dinsos Garut, Dadang Bunyamin, menyampaikan, untuk bisa mengetahui nilai anggaran program penyediaan mamin masyarakat dan petugas check point serta bansos untuk warga ODP dan PDP, harus dilihat di buku yang ada di kantor. Sedangkan saat ini, dirinya tak masuk kantor dikarenakan sedang sakit.

Namun menurut Dadang, dari program penyediaan mamin untuk masyarakat umum, ada anggaran yang akan dikembalikan senilai kurang Rp 190 juta. Hal ini terjadi karena untuk program itu, penyediaan makanan dilakukan melalui dapur umum sehingga bisa terjadi efektifitas harga dibanding beli langsung.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Maskut Farid, tak mau menjawab ketika dimintai tanggapannya tentang pernyataan yang dilontarkan Ketua PC PMII Garut. (igo/RP)