Petani Kadungora Garut Pertanyakan Pupuk Bersubsidi, Habis Pada Musim Tanam Ketiga

30

RadarPriangan.com, GARUT – Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut masih dirasakan oleh petani.

Hal itu membuat petani di sejumlah daerah di Garut menjadi resah. Pasalnya saat ini sudah memasuki musim tanam ketiga untuk padi namun pupuk sulit didapatkan.

Misalnya seperti yang dirasakan petani di Kecamatan Kadungora. Mereka mendatangi kantor BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kadungora untuk audiensi mempertanyakan mengenai kelangkaan pupuk tersebut.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari petani, setidaknya
estimasi kebutuhan pupuk urea untuk tiga musim berkisar 1.024 ton. Hal itu sudah sesuai Rencana Defitinif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Namun nyatanya memasuki musim tanam ketiga ini pemakaian sudah habis.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) 14 desa di Kadungora mempertanyakan hal itu ke BPP Kadungora, di Jalan Cigunung Agung, Senin (26/10/2020).

Audiensi itu dihadiri Koordinator Penyuluh BPP Kadungora Ahmad Yosef, Kontan Tani Nelayan Andalan (KNTA) Kadungora, sejumlah Perwakilan Distributor dan Penyuplai Senin.

“Harusnya pupuk tersebut bisa menutup kebutuhan petani selama satu tahun, namun baru juga musim tanam kedua yaitu Agustus sudah habis. Ini membuat petani yang akan mulai menanam pada musim ketiga ini jadi was-was. Takut nanti tidak ada pupuk jadi gagal panen,” ujar Ketua KTNA Kadungora Aris M Syah.

Atas kondisi tersebut, Aris, meminta BPP Kadungora agar dapat menyediakan kembali pupuk tersebut, sehingga petani di Kadungora dapat melakukan budidaya pada musim tanam ketiga ini.

“Saya berharap kebutuhan pupuk kelompok tani di Kadungora di masa tanam ketiga ini, yaitu sampai Desember dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Sementara itu, masih di tempat yang sama, Koordinator BPP Kadungora Ahmad Yosef menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut ke Dinas Pertanian Garut.

“Kami dari pihak BPP akan memfasilitasi ke Dinas Pertanian untuk pengajuan penambahan kuota urea. Namun akan kami lengkapi terlebih dahulu jumlah kebutuhannya. Karena masih banyak petani yang tidak masuk ke dalam RDKK. Adapun hasilnya tergantung Dinas Pertanian,” ujarnya

Pihaknya juga menilai terdapat masalah pada data sistem RDKK yang saat ini digunakan sebagai acuan jumlah pendstribusian urea tersebut. Selain itu, pihaknya juga belum memegang data distribusi urea dari tiap kios.

Dengan demikian, Yosef menduga habisnya urea bersubsidi setelah masa tanam kedua dikarenakan dibeli juga oleh petani yang belum masuk pada sistem RDKK.

“RDKK itu kan berdasarkan jumlah petani, yang diajukan pada 2019 untuk 2020 ini. Ada kelompok yang sudah masuk sitem RDKK namun ketika dicetak tidak ada. Terus lagi diajukan ke dalam sistem namun tetap tidak muncul, jadi banyak yang belum masuk. Tapi kami akan benahi semua itu,” katanya. (*/RP/FN)