Perubahan Ketiga, Jumlah Pemilih DPT 190,7 Juta

371

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Perubahan Ketiga berjumlah 190.779.969 pemilih. Laki-laki berjumlah 95.373.698 dan pemilih perempuan 95.406.271. (Selengkapnya lihat infografis). Jumlah TPS bertambah dari semula 809.500 menjadi 809.699 unit atau naik 199 TPS.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jumlah 199 TPS jika dirinci adalah 46 TPS baru dan 153 hasil re-grouping sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Selain itu adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi DPT yang terkonsentrasi atau berkumpul dalam satu tempat.

“Jadi, 46 TPS tersebut adalah penambahan TPS baru, sementara 153 TPS itu TPS hasil regrouping. TPS yang dibuat karena perintah MK, bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam jumlah pemilih melebihi batas jumlah maksimum pemilih per TPS, maka diperbolehkan untuk membuat TPS tambahan,” terangnya.

Arief menjelaskan total pemilih yang DPTb berjumlah 800.219 pemilih yang tersebar di 169.668 TPS. Namun dari jumlah itu, baru 660.300 pemilih telah tersebar ke TPS yang sudah ada. Sementara yang belum tersebar di TPS sebanyak 139.919 orang.

“Dari jumlah 139.919 pemilih itu, mereka membutuhkan 630 TPS. Jadi kalau yang pertama tadi ada TPS baru sebanyak 46 TPS karena DPK, kemudian sekarang karena DPTb itu ada 630 TPS, terangnya.

Kemudian 139.919 pemilih yang terkonsentrasi tadi, itu terbagi di dalam 2 konsentrasi. Yang pertama terkonsentrasi di Lapas dan yang kedua terkonsentrasi di non Lapas. Yang terkonsentrasi di Lapas sebanyak 52.239 pemilih dialokasikan di TPS Lapas sebanyak 295 TPS.

“Kemudian DPTb yang non Lapas terkonsentrasi di luar Lapas, sebanyak 87.680 pemilih. Mereka semua terkonsentrasi di 335 TPS. Jadi, total penambahan DPT karena memasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ke dalam DPT itu sebanyak 9.640 orang. Penambahan pemilih karena DPK menjadi DPT itu hanya sebanyak 9.640,” jelasnya.

Dari uraian di atas, total jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke-3 sebanyak 190.779.969 pemilih. Total TPS pertama DPK menjadi DPT sebanyak 646 TPS. Lalu DPTb sebanyak 630 TPS, kemudian TPS yang dibentuk karena regrouping itu 153 TPS. “Sehingga total TPS berdasarkan hasil rekap keseluruhan sebanyak 810.329 TPS,” paparnya.

Di tempat sama, Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan upaya rekam cetak KTP-el dengan dukcapil. Supaya jumlah napi yang ada bisa didata. Saat ini yang paling diupayakan adalah untuk mendapatkan nomor induk kependudukan.

“Karena memang masih sulit dapet NIK-nya, problemnya adalah alamat asal napijauh, kan harus ada surat keterangan dari RT/RW. Nah ketika harus ada suket itu, kalau dulu kan cukup pake suket dari kalapas, sudah selesai. Nah ini harus ada suket dari RT dan RW. Ketika seperti itu maka ada tambahan pekerjaan dari jajaran kami, dimana tempat tinggal yang bersangkutan tidak mudah untuk mendapatkan informasi,” paparnya.

Puguh merinci, sampai kemarin (8/4), total DPT narapidana 116.234, Daftar pemilih sementara sebanyak 40.898 dan DPTb sebanyak 11.511.

“Datanya masih terus bergerak. Ini masih ada dua provinsi yang belum update, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Total napi 262 ribuan. Total lapas dan rutan ada 522,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya menyayangkan ketidakterbukaannya sejumlah KPU kabupaten/kota dalam melakukan pleno terakhir.

“Kami sudah memberikan arahan agar semua pleno dilakukan terbuka. Karena ini kaitannya dengan penambahan atau bahkan pengurangan daftar pemilih,” terangnya.

Di tingkat provinsi misalnya, rekapitulasi itu hanya merekap apa yang sudah ditetapkan di KPU kabupaten /kota. Afif menyebut, paling tidak, ada tiga provinsi di indonesia yang penetapannya tidak undang Bawaslu dan tidak mengundang peserta pemilu.

“Daerah itu yakni Jakarta sedang kami undang Bawaslu untuk hadir, kemudian Kalimantan Utara, dan Jateng,” terangnya.

Afif mengingatkan kepada KPU untuk berlaku berhati-hati menjelang pemungutan suara. Ia juga mempermasalahkan terkait nama pleno yang disebut sebagai pasca putusan MK. Secara teknis, rapat pleno tersebut disebut penetapan DPTHP ketiga.

“Ini sebagai catatan atas penamaan dari rekapilutasi ini. Karena secara substansi, kami beri nama rekomendasikan sebelum putusan MK ke KPU provinsi, kabupaten/kota. Semua menamai proses plenonya adalah DPTHP tiga, bukan pleno pasca putusan MK,” tandasnya. (khf/fin/tgr)