People Power Tak Langgar Konstitusi

275
Din Syamsudin

RadarPriangan.com, JAKARTA – People power merupakan sebuah konsekuensi demokrasi. Dan tidak boleh dihalang-halangi, karena tidak melanggar konstitusi.

Demikian dikatakan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, menyikapi hingar-bingar munculnya aksi massa pada pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei.

“Tapi syaratnya people power berupa aksi damai. Tanpa ada kekerasan dan tidak terjebak anarkisme,” kata Din usai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu (19/5).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengaku tak setuju jika aksi people power dengan memaksakan kehendak dan berakhir chaos. Sebab, benturan justru akan merugikan dan hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

“Harga sosialnya terlalu mahal. Saya pendukung perdamaian,” katanya.

Dia Terkait, dengan penolakan hasil Pemilu karena diduga syarat kecurangan, Din meminta harus diselesaikan dan diverifikasi. Jika kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah. Namun, jika benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

“Awalnya dikira ‘human error’, tapi jika akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi,” katanya.

Terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta agar mahasiswa dan segenap elemen kampus tak ambil bagian dalam aksi massa 22 Mei mendatang.

“Saya berharap semua elemen kampus netral dan tidak terprovokasi dengan sekelompok massa yang memiliki kepentingan,” ujarnya usai buka puasa bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Minggu (19/5).

Menristekdikti meminta semua pihak saling menjaga ketertiban agar situasi bangsa kondusif. Serta mempercayakan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.

“Kami meminta pada rektor baik kampus negeri maupun swasta untuk menjaga agar kampusnya tidak ikut campur dalam masalah ini,” kata dia.

Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono mengatakan pihaknya akan menjaga konsep demokrasi. Jika ingin mengeluarkan pendapat harus konstitusional.

“Kami minta agar semua pihak menurunkan ketegangan. Menjaga relawan dan massanya untuk tidak anarkis. Kita semua harus menghormati KPU,” kata dia.(gw/fin)