Pendirian Perusahaan Desa Terkendala SDM

197

BANDUNG – Semenjak pembangunan desa mulai dilaksanakan, pengelolaan keuangan dana desa masih banyak menemui kendala. Sumber daya perangkat desa ternyata masih belum mampu untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan aturan.

Dorongan dari berbagai institusi termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan untuk mempercepat arus keuangan daerah. Agar arus keuangan tidak hanya berkutat di kota saja.

Riwin Mirhadi, selaku Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat mengatakan, akses keuangan bisa masuk ke desa, karena di sana ada kepala desa, perangkat desa dan BUMdes.

Hal ini, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI supaya daerah memiliki percepatan dalam arus keuangan yang dipimpin oleh gubernur. Tujuannya adalah supaya antar lembaga keuangan yang ada di jawa barat dengan kebutuhkan akses keuangan bisa terpenuhi.

 “Kaitannya dengan program membangun desa ini pada desember 2018 lalu telah diluncurkan program one village one company dan itu didalamnya ada kolaborasi dengan tim akses keuangan daerah 2019,” kata dia ketika ditemui Jabar Ekspres belum lama ini.

Dalam mendorong upaya tersebut, pihaknya menjalin kerjasama dengan Bank bjb, melalui program penghimpunan dana menggunakan sistem laku pandai yang nantinya setiap desa akan ada agen.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa dari 5000 lebih desa yang ada di Jawa Barat, hampir separuhnya sudah punya agen, baik dari bank pemerintah, swasta maupun bjb sendiri.

“Kami ingin mendorong transaksi keuangan itu semarak di desa,” jelasnya.

Selain menghadirkan agen laku pandai di setiap desa, mulai tahun 2018 lalu, sudah ada perangkat desa mendapatkan dana pension. “Jadi, yang punya pensiun tidak hanya PNS, perangkat desa pun punya dan kita dorong melalui akses lembaga keuangan,” ujarnya.

Kemudian, untuk akses keuangan kepada lembaga di desa, pihaknya mempunyai program pembiayaan dalam bentuk KUR yang diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum. “Yang menjadi kendala dilapangan, kalau kita ingin memberikan pembiayaan kepada Bumdes aturannya harus berbadan hukum,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhalul Ulum ketika ditemui dalam acar Temu Pemimin untuk Aspirasi beberapa hari lalu meminta kepada para kepala desa agar Bumdesnya punya legalitas.

“Ini demi mempermudah dalam mendapatkan penyaluran program bantuan,” katanya.

Dia juga menekan agar desa harus punya perusahaan karena bisa meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan pekerjaan.

 “Kami punya program one village one company dan kami pun tengah focus pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, siapa tahu dengan adanya perusahaan di desa minimal ada 10 atau 15 orang bisa diserap,” kata dia.

Sementara itu, Jaringan Komunikasi Desa meminta jangan terlalu buru-buru mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk membentuk unit usaha berbadan hukum.

Alangkah lebih baik fasilitasi terlebih dahulu Bumdes melalui pelatihan manajemen pengelolaan Bumdes.

“Kalau ingin unit usaha Bumdes berbadan hukum privat sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saran saya, alangkah lebih baik dikaji lebih tajam lagi. Apakah Bumdes ini sudah siap atau belum memiliki unit usaha berbadan hukum privat,” ujar Dimas Triambara perwakilan Jaringan Komunikasi Desa.

Selain membuat kajian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan bumdesnya dalam bentuk pelatihan pengelolaan bumdes dan pelatihan melahirkan kebijakan strategis dalam menjalankan roda usaha bumdes.

“Pemerintah provinsi bisa membina satu atau dua bumdes menjadi bumdes ideal yang memiliki perencanaan, mengelola keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan memiliki visi dalam pengembangan pasar,” imbuhnya.

Kemudian, dari segi permodalan, sebetulnya Bumdes tidak perlu repot-repot mencari permodalan ke bank.

“Dana desa itu sangat besar, desa bisa saja memberikan penyertaan modal sebesar Rp 500 juta asalkan bumdesnya ideal,” tambahnya.

Untuk menciptakan bumdes yang ideal, lanjut dia Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa sendri, perlu ada support dari pemerintah desa, baik sisi permodalan maupun pendampingan.

“Artinya, harus ada kolaborasi antara pemerintah desa, warga desa dan bumdes yang disuport oleh pemerintah provinsi,” lanjutnya.

Jika bumdes dipaksaan untuk segera membentuk unit usaha berbadan hukum tanpa adanya bekal kemampuan bagi si pengelolanya, berdasarkan studi kasus yang ditemukan di salah satu desa di Provinsi Jawa Timur, Bumdes-nya mengalami kerugian besar akibat denda pajak, pengurusnya tidak tahu kalau harus membayar pajak ketika unit usaha bumdesnya sudah berbentuk perseroan terbatas dan mereka kebingunan dalam membuat laporan keuangan karena unit usahanya itu berbadan hukum perseroan terbatas.

“Ini yang perlu diperhatikan,” tegasnya. (jun/yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here