Pencairan Insentif Tenaga Medis di Jabar Tertahan, ini Penjelasan Gugus Tugas

231
Humas Jabar

RadarPriangan.com, BANDUNG – Pencairan insentif bagi tenaga medis di Jawa Barat (Jabar) tak kunjung terealisasi. Juru bicara sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad berdalih, jika insentif untuk tenaga medis maupun dokter yang menangani pasien COVID-19 terganjal persoalan administrasi.

“Insentif untuk tenaga medis masih belum cair, hal tersebut disebabkan karena masalah administrasi, ada standar biaya yang memang harus ditunggu. Kalau di Jawa Barat standar biayanya sudah ada,” ujar Daud saat konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (4/6/2020) sebagaimana dilansir dari Jabarekspres.com (Grup RadarPriangan.com).

Daud mengatakan, status tenaga kerja atau tenga kesehatan di Jawa Barat bukan hanya pegawai Provinsi, tapi ada juga sebagai pegawai kabupaten/kota, dan ada pula pegawai pusat.

Karena itu pula menurutnya, untuk standar insentif yang akan diberikan pihaknya masih menunggu standar dari pusat tersebut.

“Nah ini yang dari pusat atau dari mana ada (di daerah) standar biayanya belum, jadi kita masih menunggu itu. Gak enak juga kalau nanti kalau Jabar udah dikeluarin, yang pusat belum. Nanti bisa ribut lagi kaya bansos, jadi masih menunggu itu,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar sudah menganggarkan Rp 17,5 miliar untuk insentif bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien positif covid-19. Teknis dan besaran uang insentif tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Setiap tenaga kesehatan yang bertugas akan mendapatkan nominal insentif bervariatif. Semua bergantung tingkat tugas yang dikerjakan. Juga, menyesuaikan tingkatan pekerjaan dan status pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS.

Untuk tenaga dokter yang utama paling tinggi bisa mendapatkan Rp 630.000 per hari. Sedangkan untuk perawat dan tenaga kesehatan lain bisa mendapat insentif di kisaran Rp 300.000-400.000 per hari.

Selain persoalan insentif bagi tenaga medis, kini Pemprov juga tengah fokus untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

Daud mengatakan, perantau yang berada di Jabar akan menerima bansos, selama masuk dalam daftar penerima bantuan berdasarkan pendataan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa dan RW.

”Untuk para perantau ada di Jabar, mereka akan mendapatkan bantuan selama tercatat dalam daftar penerima bantuan,” kata Daud.

“Namun, untuk bantuan kepada perantau asal Jabar di daerah lain, kami masih mengkaji kemungkinan penyerahan bantuannya. Mudah-mudahan daerah yang bersangkutan memperhatikan mereka,” imbuhnya.

Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Mohammad Arifin Soedjayana melaporkan, hingga kini pihaknya sudah menyalurkan lebih dari 900.000 paket bansos provinsi bagi warga terdampak COVID-19. Ia mengatakan, penyaluran bansos gelombang pertama rampung pekan depan.

”Posisi sekarang, dari 1,6 juta keluarga sudah ada 900.000-an yang menerima bahan pokok. Dari Bulog juga sudah mengeluarkan hampir 100.000 paket per hari dan disalurkan melaui rekan-rekan dari Kantor Pos,” tuturnya.

Bansos provinsi senilai Rp 500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Selain bansos provinsi, ada Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, serta bansos kabupaten/kota.

Arifin yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar menyatakan, industri dan perusahaan yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, termasuk saat Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berlangsung.(JE/RP)