Pemerintah Akan Prioritaskan Vaksi Korona yang Halal

46
ist

RadarPriangan.com, JAKARTA – Vaksi korona menjadi hal terpenting untuk memadamkan bara pandemi di dunia ini. Karena hingga detik ini kasus korona terus bertambah.

Namun demikian, penyediaan vaksi yang tepat dan aman menjadi hal yang tak kalah pentingnya. Termasuk dalam hal menentukan vaksi yang halal atau berbahan halal secara zatnya.

“Saya sudah melaporkan kepada Wakil Presiden tentang proses vaksin ini. Jadi wajib halal. Ini menjadi prioritas kita,” tegas Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (12/9/2020) seperti dikutip FIN (Radar Priangan Group).

Erick sendiri menjelaskan, Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin COVID-19 pada akhir 2020. Selanjutnya akan ada 300 juta dosis pada 2021.

Vaksin tersebut adalah hasil kerja sama sejumlah BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara. Salah satunya PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac Biotech asal Cina.

Sinovac sudah berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini. Dengan catatan, proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar. Sedangkan tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.

Selain itu, PT Kimia Farma telah menggandeng perusahaan asal UEA. Yakni Grup 42 (G42). Indonesia akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020. Kemudian ditambah lagi 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I-2021.

“Insya Allah, akhir tahun ini ada 30 juta vaksin. Kemudian tahun depan ada 300 juta,” imbuhnya.

Namun demikian, jumlah tersebut menurut Erick belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Proses vaksinasi COVID-19 diperlukan dua kali suntikan untuk setiap individu.

“Dari jumlah tersebut, baru hanya memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja,” paparnya.

Karena itu, Pemerintah juga melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer.

“Semua dijajaki. Kalau sampai 70 persen bisa tercover, diharapkan pada 2022 atau bahkan 2021, angka 30 persen bisa didapatkan,” terang Erick.

Dia menyatakan Indonesia tak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dari luar negeri. Sebab daya tahan vaksin hanya enam bulan sampai dua tahun. Oleh karena itu, pembuatan Vaksin Merah Putih juga menjadi prioritas utama pemerintah. Targetnya produksi dapat dimulai pada 2022.

“Uji klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan. Sehingga pada 2022 kita mulai produksi Vaksin Merah Putih,” pungkasnya. (rh/fin)