PD IWO Sesalkan Gara-gara Korona, Pemkab Garut Hentikan Langganan Koran dan Majalah

134
Ketua PD IWO Garut, Robi Taufik Akbar (ist)

RadarPriangan.com, GARUT – Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Garut, Robi Taufik Akbar, menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang memutuskan langganan koran dan majalah.

Pasalnya beredar surat bernomor 480/10/ikp/Diskominfo/2020 tentang Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembayaran Koran dan Majalah, dengan alasan penyesuaian anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19.

“Saya, tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Garut, kenapa harus berhenti berlangganan dan pembayaran. Justru informasi yang akurat dalam mempublikasikan terkait Covid-19 itu media, baik cetak dan online termasuk TV. Kenapa bukannya yang dipangkas anggaran itu di anggaran yang memang tidak bermanfaat,” ujar Robi Taufik Akbar, Kamis (30/7/2020).

Robi menilai kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Garut melalui Diskominfo, jelas merupakan simbol perlawanan terhadap media.

” Yang mana secara tidak langsung mereka sudah tidak menginginkan lagi informasi yang disampaikan melalui media,” ujar Robi.

“Kita lihat banyak anggaran yang mubazir, pembayaran koran atau majalah, justru ada bukti konkretnya dengan adanya pemberitaan,” katanya.

Robi berharap Pemkab Garut, mengkaji ulang surat yang telah dikeluarkan Diskominfo Kabupaten Garut. Justru yang harus dipertanyakan anggaran publikasi Covid-19, yang mencapai ratusan juta, sejauh mana implementasinya.

“Bukan saja media yang dirugikan dengan adanya kebijakan Diskominfo, melainkan para agen dan mitra, serta loper koran akan kehilangan pendapatannya. Termasuk, masih terdapat tunggakan Diskominfo pada agen dan loper. Kita akan telusuri penggunaan anggaran yang ada di Diskominfo Garut,” tegasnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut ini tentu bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dimana Presiden melalui Menteri Keuangan menginstruksikan jajarannya dan pemerintah daerah agar memberikan insentif kepada perusahaan media.

Melansir Jawa Pos, Juru bicara Presiden Joko widodo, Fadjroel Rachman memastikan industri media akan menerima sejumlah insentif dari pemerintah. Hal ini guna mengatasi ancaman pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus korona atau Covid-19.

Insentif ini disusun dan disepakati dalam pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, serta sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta pada Jumat (24/7/2020).

“Kami menganggap pertemuan Menkeu, Menkominfo, dan insan pers yang difasilitasi Dewan Pers tersebut sangat penting dan berkaitan dengan pemikiran presiden terkait pers nasional, khususnya di masa Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Fadjroel menyampaikan, terdapat tujuh poin dalam pertemuan tersebut. Pertama, Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak Agustus 2019.

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah,” ucap Fadjroel.

Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media. Ketiga, Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan, untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

Keempat, Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media. Kelima, Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

Keenam, Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan. Ketujuh, Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

Lebih lanjut Fadjroel mengatakan, dalam iklim demokrasi pada saat ini pers adalah Pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif (Pemerintahan), legislatif (DPR/Parlemen) dan yudikatif (Lembaga Hukum). Insan pers baik yang berada di media massa baik cetak maupun elektronik, memiliki peran dan andil yang sangat besar bagi tegaknya hukum dan demokrasi di dalam negeri.

“Pers yang sehat membentuk demokrasi yang sehat dan negara berkeadilan,” tandasnya.

(RP)