Nunggak BPJS Tenaga Kerja, 109 Desa di Ciamis Siap Dipanggil Kejaksaan

133
Ahmad Apandi

CIAMIS – Sebanyak 109 Desa di wilayah Kabupaten Ciamis ,Jawa Barat dipanggil kejaksaan Negeri Ciamis dikarenakan dengan tunggakan pembayaran iuran BPJS ketenaga kerjaan .

“ Selaku jaksa pengacara dari BPJS Kejaksaan Negri Ciamis sampai hari ini baru melakukan pemanggilan ke 22 Desa, diketahui bahwa yang nunggak BPJS ketenaga kerjaan ada sekirannya 109 Desa dengan total tunggakan yang berpariatif.” ujar Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kejari Ciamis Ahmad Apandi, Rabu (11/12/2019).

Sesuai laporan yang masuk ke kami dari BPJS, Desa yang menunggak berpariatif ada yang menunggak satu bulan di angka Rp 1,3 juta dan ada juga yang dari awal mendaftar belum melakukan pembayaran hingga menunggak Rp 108 Juta.

“ Selain melakukan Negosiasi dalam pemanggilan, kami juga sedang dalami kenapa bisa sampai menunggaknya pembayaran BPJS tenaga kerjaannya.”ucapnya.

Menurutnya,sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis pasal 9 huruf E nomer 61 tahun 2018 mengenai penjelasan dalam penghasilan tetap atau siltap terdiri dari tunjangan ketenaga kerjaan kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Siltap yang tertera dalam perbup itu sifatnya sudah teralokasikan untuk iuran BPJS ketenaga kerjaan, yang mana sifatnya sebagai jaminan sosial tenaga kerja aparat desa,”jelasnya .

Ia menambahkan, menunggaknya iuran BPJS ini disinyalir karena kurang pahamnya kepala Desa dan aparat desa tentang BPJS ketenaga kerjaan beserta regulasi dalam penggunaan anggaran desa untuk iuran BPJS ketenaga kerjaan.

“ Ke depannya desa harus bisa lebih tertib administrasi, terutama dalam menyusun dan mengalokasikan dana desa yang diperuntukan kepentingan desa dan perangkanya,”jelasnya. (mg2)