Muhammadiyah Juga Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

109
Ketua Umum PP Muhammadiyah (Foto: Dok muhammadiyah)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut mendesak Pemerintah dan KPU untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada bulan Desember mendatang.

“KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.” Tulis siaran Pers PP Muhamadiyah, seperti dikutip FIN (Radar Priangan Group), Senin (21/9/2020).

Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Atau mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal dalam penangana Covid-19.

“Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali.” Katanya.

Muhammadiyah juga meminta para elit politik dan partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.” Katanya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda pelaksanaan Pilkada.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat.

PBNU juga meminta Pemerintah untuk merelokasikan anggaran Pilkada 2020 bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan pengaman sosial. (dal/fin/RP)