Menhub Budi Punya Dua opsi untuk Turunkan Tarif Pesawat

252
jpc

RadarPriangan.com, JAKARTA – Masih mahalnya tarif pesawat menjadi persoalan di industri penerbangan di Tanah Air. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tampak concern untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mantan direktur utama Angsa Pura II itu mengaku memiliki dua opsi menurunkan tiket tarif penerbangan, yaitu menetapkan sub harga atau menurunkan tarif batas atas.

“Kita cari solusinya. Apakah kita menetapkan sub-price atau kita menurunkan bata atas. Mana yang secara legal memang dimungkinkan,” kata Budi di Jakarta, Senin (22/4).

Penyebab masih mahalnya tiket pesawat yang ditawarkan di sejumlah maskapai karena aksi korporasi. Maskapai penerbangan tidak salah, karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun karena masih mengeluhkan tarif pesawat kemahalan, akhirnya Kemenhub akan mengkaji kembali mengenai tarif batas atas sejumlah maskapai.

“Kemarin siftanya imbauan (sejumlah maskapai) untuk menetapkan sub-price. Tetapi tampaknya imbauan itu tidak dipenuhi secara maksimal. Itu yang akan didiskusikan,” papar Budi.

Saat ini, kata Budi, rata-rata tarif bata atas maskapai berada di kisaran 80, 90, hingga 100 persen. Pihaknya pun mengupayakan menurunkan tarif batas atas setara dengan 80 persen, kemudian diikuti oleh tarif batas tengah dan bawah.

“Sebagai contoh aja, kalo yang paling atas menetapkan average-nya 80 persen. Average ya. Terus middle itu katakanlah average 65 persen. Paling bawah 60-50 persen. Jadi itu tercipta. Jadi ruang yang harganya 50-55 persen itu ada. Ini harapan. Jadi belum fixed,” tutur Budi.

Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai kebijakan sub harga tidak akan efektif. Sebab maskapai telah membagi layanan masing-masing yakni low cost carrier (LCC) dan full service carrierr (FSC).

“Solusi untuk menetapkan sub harga ke dalam beberapa tingkatan nampaknya tidak akan terlalu efektif, karena secara natural memang mereka membagi jasa sesuai segmen masing-masing (LCC dan FSC),” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Lanjut Huda menjelaskan, bahwa cost per seat dari masing-masing segmen sudah berbeda. Jika pemerintah tidak mengatur harga ini, seharusnya para maskapai bisa bersaing dalam harga karena terdapat barang subtitusinya.

“Jika diterapkan maka semua perusahaan akan mengatur harga ke harga yang ditetapkan dan semakin menjauh dari batas bawah. Sehingga untuk penyelesaian masalah tingginya harga tiket berada pada pencabutan batas harga (baik batas atas dan bawah) atau minimal diberlakukan batas harga pada waktu tertentu misal waktu libur Lebaran atau libur Natal, dan Tahun Baru,” ucap Hida.

Menurut Huda, untuk kebijakan menurunkan batas harga atas. Sebab maskapai tidak menetapkan harga di batas harga atas.

“Mereka biasanya di bawah sedikit dari batas atas. Jadi jika diturunkan ya harga akan bergerak turun namun tidak signifikan,” pungkas Huda.

Belum lama ini, Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru yang tertuang dalam Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang diteken pada 28 Maret lalu.

Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meneken aturan turunannya, yaitu Keputusan Menhub (Kepmen) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, sehari setelahnya, 29 Maret 2019.

Dalam aturan baru, pemerintah mengubah aturan tarif batas bawah menjadi 35% dari tarif batas atas. Tarif batas bawah sebelumnya 30% dari tarif atas. Aturan berlaku pada 1 April 2019. Dengan kenaikan 5%, maka menjadi tanya besar mengingat tuntutan masyarakat ingin harga tiket pesawat turun.(din/fin)