Mendagri Terbitkan Ketentuan Sanksi, Ridwan Kamil Siap Datangi Bareskrim

15

RadarPriangan.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan aturan sanksi bagi kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Salah satu sanksi terberat adalah pemberhentian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan Mendagri Tito menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Dalam instruksi tersebut, Mendagri akan memberikan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajiban-nya sebagai kepala daerah. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas kabinet Senin (16/11).

“Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden, Mendagri merasa perlu mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah,” katanya dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Dikatakannya, Instruksi Mendagri tersebut juga mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Begitu juga, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemda.

“Berdasarkan itu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dikatakannya, ada beberapa poin utama dalam instruksi tersebut.

“Kesatu, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19 berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” papar-nya.

Kedua, kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif mencegah penularan COVID-19. Pencegahan dapat dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi prokes. Dan tidak ikut dalam kerumunan.

“Keempat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah,” ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan ketentuan sanksi yang diatur dalam UU Pemda. Pada Pasal 67 huruf b, UU Pemda menyatakan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian,” katanya.

Sementera itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam keterangannya menegaskan siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pelanggaran prokes di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat acara Rizieq Shihab, Jumat (13/11). Kang Emil begitu biasa disapa akan dimintai klarifikasinya.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (hari ini -red, Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum,” katanya di Bandung, Kamis (19/11).

Dia akan datang didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar.

“Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan,” lanjutnya.

Dia mengatakan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

“Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor,” katanya.

Menurutnya, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

“Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif,” ucapnya.

Dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono bahwa pemanggilan Kang Emil untuk klarifikasi.

“Undangan klarifikasi untuk Gubernur Jabar di Bareskrim Polri,” katanya.

Dikatakannya, selain Gubernur Jawa Barat, ada 10 orang lainnya yang akan diperiksa.

“Sepuluh orang lainnya (akan diperiksa) di Polda Jabar pada hari Jumat (20/11),” katanya.

Kesepuluh orang tersebut di antaranya di antaranya Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, dan perangkat wilayah seperti Camat, Ketua RW, Ketua RT, serta anggota Bhabinkamtibmas.

Sementara Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri.

“Pemeriksaan beliau itu dilakukan dalam bentuk tim, yaitu dari penyidik Polda Jabar, dari Ditreskrimum Polda Jabar, bersama dengan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri,” katanya.

Terkait Bupati Bogor Ade Yasin yang dikabarkan positif COVID-19, agenda pemeriksaan akan ditunda.

“Apabila (Ade Yasin) memang tidak datang ya, ini hanya sebatas klarifikasi kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pihaknya belum menerima surat rekomendasi maupun surat resmi hasil pemeriksaan Ade Yasin yang dinyatakan COVID-19. Sedangkan, surat pemanggilan terhadap Ade Yasin sudah dikirimkan oleh polisi.

“Kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum belum mendapatkan surat ya, surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID-19 itu sendiri, atau mungkin rumah sakit,” katanya.

Agenda pemeriksaan para terperiksa akan dimintai klarifikasi dugaan pelanggaran prokes dari kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, seperti perizinan dan pengawasan dari perangkat daerah setempat.

Pasalnya kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 3.000 orang. Sehingga penyelenggara acara diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 seperti mengabaikan penerapan jaga jarak, penggunaan masker, mencuci tangan, serta kerumunan.

“Pemeriksaan atau klarifikasi ini berawal dari kejadian pada tanggal 13 November 2020, ketika Bapak Habib Rizieq melaksanakan peletakan batu pertama di daerah Megamendung di pesantrennya,” katanya.(gw/fin)