Membangun Pemerintahan Kolaboratif dan Pro Kontra Alun-Alun Tarogong Garut.

478

Oleh : Hendro Sugiarto, SE.,M.MKMT (Mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN)

Beberapa hari ini kabar Garut sedang di ramaikan oleh pro kontra berkaitan dengan telah selesainya pembagumngan taman dan tugu bundaran alun-alun Tarogong. Jika diamati sebagian besar kontradisksi mengenai pembangunan itu adalah seolah-olah adanya pergeseran Garut Kota Intan menjadi Garut Kota Dodol. Lantas siapa yang salah?


Tulisan ini tidak menyudutkan satu sisi dan menegasikan sisi yang lain, namun mencoba merunut kepada aspek teoritis yang di impelmentasikan oleh pemerintah Kabupaten Garut.


Dalam kajian literasi pemerintahan moderen di beberapa belahan dunia sedangan diramaikan dengan dengan sebuah Isues Collaborative governance. Dalam kajian litaerasi ini pemerintah dituntutuntuk selalu menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya, sebagai upaya merespon perkembangan secara glonal baik dalam tataran internal maupun external.


Haryono dalam jurnalnya jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik mengartikan kolaborasi sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima akibat dan mafaat. Berbeda dengan Donahue mengartikan Collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between goverment as principal, and private players as agent.


Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa kolaborasi pemerintahan sebuah upaya bentuk kerja sama, interaksi di pemerintahan, maupun resolusi konflik diberbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan secara otomatis akan menerima dampak atau manfaat dari penyelenggaraan pemerintah. Munculnya kolaborasi dikarenakan didasari akan kebutuhan bersama yang saling menguntungkan yang terjalin antar pihak dan atar stakeholders. Lantas bagaimana dengan pembangunan alun-alun tarogong Garut? paksa ramainya beredarnya pro – kontra berkaitan dengan ini saya mencoba mengkonfirmasi berkaitan dengan aspek manfaat yang saling menguntungkan baik pemerintah maupun pihak lainnya dalam hal ini perusahaan dodol picnic (sebagai Mitra pemerintah) melalui pesan Whats App, dan terkonfirmasi, hasilnya secara prinsip bagi saya ini merupakan upaya pemerintah kabupaten Garut dalam rangka implementasi penyelanggaraan pemerintahan yang kolaborasi dengan mitranya perusahaan dodol yang legendaris yaitu DODOL PICNIC.


Tidak ada pergeseran, Garut tetap kota mempunyai julukan sebagai KOTA INTAN, karena INTAN merupakan sebagai cita-cita besar masyarakat Garut agar kelak menjadi Indah, Tertib, Aman dan Nyaman pun dodol sebagai Iconic kota Garut. Selain dodol icon kota Garut ada domba, jeruk, dan yang lainnya. Berdasar kepada teori Collaborative Governance dimana ouput nya adanya interaksi anatara pemerintah dan Stakeholders dengan berdasarkan kepada aspek saling menguntungkan. Pemda di untungkan karena mengurangi biaya pembuatan tugu serta pemeliharaannya, dan DODOL PICNIC selaku bagian dari pelaksanaan Collaborative Governance harus merasakan manfaatnya. Sangat wajar jika DODOL PICNIC meng-create Garut sebagai kota dodol, karena salah satu Icon Garut adalah dodol.

Mungkin setelah revitalisasi taman kota di alun-alun akan ada revitalisasi taman-taman yang lainnya dengan pelaksanannya berkolaborasi dengan yang lain.


Justru secara pribadi saya berharap pemerintah bisa berkolaborasi untuk penguatan sektor UMKM dan Pengentasan kemiskinan, Misal Pemda Garut berkolaborasi dengan Start Energy dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan Penguatan UKM di Kecamaran Pasirwangi, Samarang dan Sukaresmi, PT Changsing di Kadungora dan Leles, Pemerintah dan Indonesia Power dan Pertamina berkolaborasi dalam hal penguatan Desa Wisata di kecamatan Samarang dan masih banyak lagi aspek pembangunan pelaksanannyanya melalui pemerintahan yang kolaborasi. Memang birokarsi di kita tidak di rancang untuk kolaborasi malinkan soliter, namun pemerintahan modern justru pemerintah yang menjadikan sistem pemerintahanya diarahklan menjadi movment based Governance dimana kelompok-kelompok sipil akan lebih dilibatkan sebagai cocreator.***