Lagi, KNPI Garut Salurkan Bantuan Sembako di 2 Kecamatan, Seperti ini Kritik Soal Pemberlakuan PSBB

208
Pembagian sembako di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi. Dipimpin oleh Koordinator Bidang Kesehatan KNPI dan didahului dengan melakukan doa bersama yang dihadiri oleh tokoh agama setempat, Bhabinkamtibmas dan warga sebanyak 100 orang. (istimewa)

RadarPriangan.com, GARUT – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Garut, kembali menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako, Minggu (10/5/2020) di dua kecamatan.

” Hari ini Pokja Penanggulangan Covid-19 DPD KNPI Garut membagikan sembako di 2 lokasi, yaitu di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi dan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul,” ujar Ketua Pokja Penanggulangan Covid-19 KNPI Garut, Kalamullah Apandi.

Di Desa Sukalaksana, pembagian sembako dipimpin oleh Koordinator Bidang Kesehatan KNPI yaitu Bung Atep Ariswandi yang juga Sekretaris Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Garut.

Di Desa Sukalaksana pembagian sembako didahului dengan melakukan doa bersama yang dihadiri oleh tokoh agama setempat, Bhabinkamtibmas dan warga sebanyak 100 orang, kemudian dilanjutkan dengan pembagian 100 paket sembako.

Sementara di Kelurahan Sukagalih, pembagian sembako dipimpin oleh Pengurus KNPI, Riana Abdul Azis yang juga ketua KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Garut. Di Kelurahan SUkagalih ini pembagian dilakukan dengan door to door kepada warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. “150 paket sembako dibagikan kepada warga di kelurahan Sukagalih,” imbuhnya.

Kemudian pada hari senin, 11 Mei nanti, KNPI juga akan kembali membagikan 150 pakaian Hazmat kepada 14 Kecamatan yang diberlakukan kebijakan PSBB.

Lebih lanjut Bung Kalam (sapaan akrab Kalamullah) menerangkan, menyikapi persoalan yang berkembang dalam penanganan covid-19 oleh Pemkab Garut, KNPI menyoroti kebijakan pemberlakuan PSBB yang memasuki hari keempat, yang masih belum maksimal.

“Banyak hal yang bertolak belakang dengan semangat pemberlakuan PSBB seperti pemeriksaan pada posko check point yang belum terukur. Lebih banyak pasifnya kegiatan yang terjadi di posko check point. Sementara pada sisi yang lain warga masih bebas beraktivitas pada pusat-pusat keramaian seperti di pusat-pusat perbelanjaan. Kami rasa hal tersebut tidak sejalan dengan semangat PSBB,” katanya.

“Hal lain yang ingin kami soroti adalah kegiatan sosialisasi oleh Pemkab dirasa masih lemah. Lemahnya sosialisasi ini menjadi salah satu sebab kerumunan masih terjadi, ditambah dengan sanksi yang tidak tegas bagi pelanggar PSBB,” tambah Kalam.

Untuk menangani pandemi covid-19 ini kat Kalam, kita semua harus bergotong royong, bersama-sama bahu-membahu memerangi covid-19. (bbr)