Kurang Sosialisasi, DBHCHT tak Menyentuh Petani

286
Tembakau kering hasil dari perkebunan di Kabupaten Garut.

APTI Minta Pemkab Garut Transparansi

GARUT – Ratusan petani yang tergabung dalam APTI (Asossiasi Petani Tembakau Indonesia) mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk transparan dalam mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Undang Herman, Ketua Harian DPC APTI Garut, menyebut bahwa pengalokasian DBH CHT selama ini kurang menyentuh terhadap petani tembakau. Menurutnya dari puluhan miliar DBH CHT yang masuk ke Garut tiap tahunnya, tak lebih dari 8 persen saja yang menyentuh petani.

Undang juga menilai, Dinas yang mendapatkan alokasi DBH CHT itu sangat kurang sosialisasi dan tidak transparan ke mana dana DBH CHT itu dialokasikan.

Dia juga mempertanyakan, kenapa selama ini DBH CHT di Kabupaten Garut belum memiliki payung hukum. Padahal di Kabupaten lain, ada Perda dan Perbup yang menjabarkan tentang tata cara pengalokasian DBH CHT tersebut.

“Seolah-olah mereka menggunakan uang Rp27 miliar 400 juta lebih itu tidak menggunakan payung hukum,”kata Undang usai aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Rabu (27/2) bersama para petani tembakau.

Karena itu Undang mewanti-wanti kepada Dinas terkait yang menerima DBH CHT agar lebih transparan dalam pengalokasian dana tersebut. Dan utamanya, pengalokasian DBH CHT itu sebagian besar harus menyentuh terhadap masyarakat petani tembakau yang selama ini menjadi ujung tombak. (fer)