KTP-el Bukan Syarat Wajib Memilih

312
dok. jpg

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA- Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat menggunakan hak pilih ternyata lemah di mata hukum, maupun secara konstitusi. Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengejutkan banyak pihak, kemarin (28/3).

Ya, melalui putusannya MK menyatakan kepemilikan KTP-elektronik (KTP-el) sebagai syarat utama memilih dalam Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah inkonstitusional bersyarat.

“Menyatakan frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” terang Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK, Jakarta, kemarin (28/3).

Aturan tersebut dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menjelaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus.

Mahkamah menimbang bahwa keberadaan KTP, paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, sehingga pada saat yang bersamaan penggunaan identitas tersebut menjadi cara lain untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Meskipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan kartu keluarga, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, dan mendaftarkan diri kepada KPPS yang dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara.

“Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga,” tambah Saldi.

Artinya segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi, sehingga tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu.

Kendati demikian mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan.

Namun bila KTP-el tersebut belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

“Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara,” ujar Saldi.

Menanggapi putusan ini, Pengamat Hukum Yusdianto Alam berpendapat, putusan MK tersebut berangkat dari tafsir original intent perumus konstitusi. Dalam artian meletakkan bahwa KTP-el bukan satu-satunya syarat wajib dalam memberikan hak pilih.

“Dari banyak kasus yang terjadi terkait DPT, DPT tambahan dan sebagainya hakim mahkamah memahami bila KTP-el dijadikan basis memberi suara akan banyak warga negara tak bs memberikan hak pilih,” paparnya.

Dosen Hukum dan Tata Negara, Universitas Lampung itu menilai MK memahami betul carut marut DPT diakibatkan basis pemberian suara hanya berdasarkan KTP-el. “Sementara pemberian hak suara dalam Pemilu merupakan hak mutlak bagi pemilih,” terangnya.

Selanjutnya, sambung Yus-sapaan akrab Yusdianto, identitas kependudukan tidak hanya KTP-el. Banyak sekali data kependudukan lainnya yg bs dipergunakan termasuk surat keterangan penduduk. “Putusan MK ini memberi konsekuensi yang cukup luas bagi penyelenggara (kpu dan bawaslu) untuk memastikan semua warga negara untuk memberikan hak pilihnya,” jelas Yus.

Nah, untuk itu putusan MK ini memberikan jaminan secara konstitusional terhadap warga negara. “Disamping itu dengan putusan MK ini KPU tidak boleh membatasi hak memilih dan harus menyiapkan perangkat pemilihan yg cukup seperti kertas suara,” pungkas Yus. (ful/fin)