Kritisi Permendikbud 8/2020, Ratusan Guru di Garut Siap Aksi ke Jakarta

796
PGRI Banyuresmi melakukan rapat koordinasi terkait rencana aksi di GBK pada Kamis (20/02/2020) mendatang di Aula Guru Banyuresmi.



Para Guru Akan Sampaikan Tiga Tuntutan

GARUT – Kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait kenaikan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran honor Guru bukan ASN maksimal 50 persen menuai kritik, khususnya dari organisasi guru.

Ketua PGRI Cabang Kecamatan Banyuresmi Garut, Mamun Gunawan, menilai, kebijakan pembayaran honor guru bukan ASN sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler telah melukai rasa keadilan dan kemanusiaan guru honorer yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Pasalnya kata Mamun, syarat untuk bisa mendapatkan honor bagi guru bukan ASN tersebut dirasakan amat berat dan sulit dipenuhi oleh lebih dari setengah guru bukan ASN yang ada dikabupaten Garut. Yaitu memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Juga guru bukan ASN yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi tidak boleh mendapatkan honor dari uang BOS.

“Dengan syarat tersebut, maka capaian 50 persen untuk honor guru bukan ASN tidak akan terpenuhi, bahkan mungkin saja akhirnya guru bukan ASN harus berhenti karena honornya tidak bisa dibayar dari uang BOS. Lalu dari mana sekolah membayar?
ini kan sama saja dengan PHP (pemberi harapan palsu, red). Dan saya kira kondisi kabupaten kota lain di Indonesia juga akan sama,” tegas Mamun.

“Sekarang dibolehkan sampai 50 persen artinya setengah dari BOS ini boleh diaplikasikan untuk membayar honorer, ada peluang nambah kesejahteraan. Tapi ternyata itu wacana yang meninabobokan, guru honorer, karena yang dibayar BOS itu yang telah memiliki NUPTK, belum tersertifikasi dan tercatat di dapodik,” tambahnya.

Jika kebijakan ini terus dipaksakan, ia pun curiga apakah hal ini menjadi upaya penghapusan guru non ASN yang dirancang pemerintah pusat.

Lanjutnya, yang akan menjadi korban adalah peserta didik, karena guru bukan ASN dibuat tidak nyaman dalam mengabdikan dirinya, malah dibuat panik dan tidak tenang oleh pemerintah pusat dengan kebijakan yang tidak realistis.

Menurutnya, syarat ini sangat tidak adil bagi guru bukan ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdi, dengan upah yang minim. Sementara itu, untuk mendapatkan NUPTK bukan lah hal yang mudah dengan mekanisme online.

“Termasuk juga guru honorer yang bersertifikasi, masa gak boleh diberi honor dari BOS, kan aneh,” ujar Mamun.

Ia pun menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud yang seolah tidak memuliakan guru honorer. Menurutnya, tahun 2016 sampai 2019 guru honorer harus mendapatkan surat penugasan dari pemerintah daerah.

“Baru saja SP tersebut dimiliki oleh guru honorer dikabupaten Garut, setelah melalui proses perjalanan yang melelahkan, tiba-tiba SP tidak diberlakukan, malah memunculkan syarat yang lebih berat. Apakah konsep merdeka belajar itu seperti ini?” tegas Mamun.

Menyikapi kecemasan dan kegalauan guru honorer yang belum memiliki NUPTK dan sudah bersertifikasi, PGRI akan mendorong guru honorer untuk melakukan konsolidasi nasional, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 di Gelora Bung Karno Jakarta. 

“Kami juga akan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PB PGRI pada tanggal 21 Februari 2020. Alhamdulillah Ketua PGRI Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh dan tertulis untuk perjuangan rekan-rekan honorer. Kami para ketua cabang menindaklanjutinya dilapangan untuk mensupport para guru honorer agar bisa berangkat mengikuti Rakornas Guru Honorer di GBK dan Rakornas PB PGRI,” katanya.

Mamun menilai hal ini menjadi masalah nasional, maka dari itu pihaknya menyampaikan melalui jalur organisasi ke tingkat pengurus besar yang ada di pusat, agar Ketua Umum PB PGRI melakukan langkah-langkah kepada kemendikbud agar merubah Perendikbud 8/2020.

“Kami mendukung penuh, moril dan metariil kepada anggota kami yang masih berstatus Honorer untuk memperlihatkan kepada Menteri Pendidikan bahwa martabat guru honorer lebih mulia dari sederet angka NUPTK,” pungkasnya.

Untuk menyampaikan aspirasi tersebut, rencananya akan ada 20 bus rombongan para guru yang tergabung dalam PGRI serta organisasi yang menaungi guru non ASN akan melakukan aksi di Gelora Bung Karno (GBK) pada 20 Februari 2020.

Agenda Rakornas Guru Honorer Indonesia, GBK tesebut akan menyampaikan beberapa tuntutan, meliputi :
1. Terbitkan Perpu ASN, dengan mengakomodir usia diatas 35 tahun dalam proses pengadaan ASN.
2. Segera terbitkan SK pengangkatan bagi Calon PPPK yang sudah dinyatakan lulus oleh BKN pada seleksi PPPK tahun 2019
3. Revisi Permendikbud 8/2020 dengan menghapus syarat NUPTK dan Sertifikasi bagi pembayaran honor Guru bukan ASN. (erf)