Kritikan Pada Media di Garut dalam Kasus Ayah Pencuri Smartphone, Hati-hati Sebar Identitas Anak!

260
ilustrasi (pixabay)

Editor : Feri Citra Burama

RadarPriangan.com, GARUT – Mencuatnya kasus seorang ayah yang mencuri smartphone demi belajar anaknya pada masa Pandemi di Kabupaten Garut, banyak menyita perhatian publik.

Aksi AJ pria berusia 41 tahun warga Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut itupun menuai rasa iba. Banyak yang simpati sehingga bantuan pun mengalir dari berbagai pihak. Kendati adapula masyarakat yang khawatir kasus itu kemudian ditiru orang lain dan dijadikan alasan.

Terlepas dari kasus pencurian yang dilakukan AJ, seorang Advokat, Ketua Umum LBH Balinkras, DR Mallau SH, MH justru melihat sudut pandang lain. Mallau mengkritik banyak media di Kabupaten Garut yang kurang tepat dalam mempublikasikan kasus pencurian AJ. Terutama dari sisi mempublikasi identitas anak AJ yang masih di bawah umur.

Pasalnya kasus ini sangat terkait dengan masalah anak di bawah umur. Dimana AJ sendiri mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih di bawah umur itu.

Mallau melihat banyak pemberitaan yang secara jelas, detail dan akurat dalam mempublikasikan identitas anak AJ.

Identitas itu meliputi segala hal yang pada intinya memudahkan pembaca untuk melacak keberadaan anak tersebut. Antara lain dari mulai nama, alamat rumah, foto wajah dan lain sebagainya.

” Dengan mempublikasikan identitas anak ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak tersebut. Karena stigma sebagai anak pencuri itu sangat berdampak buruk terhadap kejiwaan anak. Walaupun pada akhirnya kasus itu menuai banyak simpati publik,” ujar Mallau.

” Definisi anak sendiri sebagaimana yang telah direvisi dalam undang-undang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” jelas Mallau.

Dalam hal ini kata Mallau, pers (media) baik cetak maupun elektronik, dapat dipidana penjara dan denda sebagaimana aturan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dimana dalam UU SPPA tersebut disebutkan dengan jelas pada pasal 19 ayat 1 yaitu: Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Dimana dalam Ketentuan Pidana disebutkan pasal 97 yaitu: Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu kata Mallau, dalam kode etik Jurnalistik juga disebutkan pada pasal 5 yaitu: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

” Dalam kode etik disebutkan anak pelaku kejahatan. Dalam hal ini juga tentu anak yang orang tuanya menjadi pelaku kejahatan, karena konteksnya adalah melindungi traumatis dan stigma negatif pada anak di bawah umur,” jelas Mallau.

Dengan demikian Mallau berharap ke depan media dapat memperbaiki publikasi kaitan dengan anak di bawah umur. Karena undang-undang begitu ketat menjamin aturan tentang anak di bawah umur sehingga dibuatkan undang-undang khusus.

“Ya kalau bisa apa yang sudah dipublikasi direvisi lagi terutama media online. Karena jejak digital itu kan akan terus ada sampai kapanpun,” ujar Mallau.

Mallau menyarankan jika memang media mengungkap identitas keluarga AJ, cukup hanya menyebutkan alamat di lingkup kecamatan atau kabupaten, tidak perlu menyebutkan secara jelas dimana desanya, dimana kampungnya apalagi sampai detail dimana rumahnya.

“Kaitan dengan foto hendaknya diblur atau disamarkan. Jangan dimuat secara jelas wajah si anak dan keluarganya yang bisa membuat orang melacaknya. Foto ini sangat fatal dan akan membuat si anak malu di kemudian hari karena dicap sebagai anak pencuri,” ujarnya.

“Kemudian kaitan nama ya diinisialkan saja. Jangan disebutkan secara jelas,” tambah Mallau

Lebih jauh Mallau menjelaskan, tidak hanya wartawan saja yang bisa dipidana. Termasuk masyarakat umum para pegiat medsos, blogger dan lainnya tentu akan mendapat ancaman yang sama.

” Kalau wartawan yang memiliki kebebasan dan dilindungi undang-undang dalam publikasi bisa dipidana, apalagi masyarakat biasa seperti pegiat medsos. Wartawan kan ada hak imun dalam publikasi, tapi dalam hal ini wartawan bisa dipidana. Artinya masalah ini begitu serius,” ujarnya.

Mallau juga menjelaskan, dalam kasus lain seperti anak berprestasi pun sebetulnya tidak boleh dipublikasi secara berlebihan jika kemudian si anak mendapat dampak buruk.

Misalnya ketika ada anak berprestasi kemudian dipublikasi sehingga dia menjadi tenar dan banyak dicari orang, banyak dicari wartawan sehingga banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran anak yang pada akhirnya prestasi anak menjadi turun atau terbebani. Hal ini pun juga dilarang oleh undang-undang.

“Artinya undang-undang berbicara jauh terhadap kepentingan anak. Bukan sebatas kejadian buruk tapi hal positif pun yang sekiranya menimbulkan dampak buruk pada psiokologis anak maka tidak boleh dipublikasi. Apalagi jika dalam kasus kriminal,” ujarnya.

“Maka dari itu saya berharap ke teman-teman media untuk terus berupaya memperbaiki kaidah penulisan sesuai undang-undang, maupun kode etik jurnalistik sehingga media nasional semakin maju dan berkualitas,” ujarnya. (fer/RP)