KPK Dinilai Panik

206

Pansel Capim Loloskan Jenderal Polisi

RadarPriangan.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai panik dengan pernyataan kerasnya terkait 20 nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos profile assessment. Terlebih dari 20 nama tersebut ada sejumlah jenderal polisi.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta agar sejumlah pihak terutama internal KPK tidak perlu panik dengan lolosnya sejumlah jenderal polisi menjadi calon Pimpinan KPK. Bahkan bisa menjadi Ketua KPK.

Bagi Neta, masuknya jenderal polisi menjadi pimpinan KPK bukan hal baru. Dulu pernah ada Irjen Pol Taufik Ruki dan Irjen Pol Bibit Samad Rijanto. Bahkan, di era kedua jenderal polisi senior itu KPK solid dan tidak terbelah menjadi ‘Polisi Taliban dan Polisi India’.

“Saya melihat adanya kepanikan sejumlah pihak jika ada jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Hal itu, setelah ada pernyataan internal KPK yang mempermasalahkan enam capim KPK belum menyerahkan LHKPN,” kata Neta melalui pesan tertulisnya kepada Fajar Indonesia Network, Minggu (25/8).

Menurut Neta, pernyataan ini sangat aneh. Sebab para peserta baru capim dan belum menjadi pimpinan KPK. Kecuali, jika sudah menjadi pimpinan KPK. Tapi kalau pun sudah menjadi pimpinan KPK, dan tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tak ada masalah.

“Kenapa tak masalah, karena tidak ada sanksi hukumnya. Sebab kententuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa. Tapi anehnya, ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan,” terangnya.

Lanjut Neta, kalaupun seharusnya ada pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN menggugat KPK, kenapa status auditnya WDP, dan kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuha itu, seperti dokumen atau data data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum.

“Padahal menurut ayat 1 Pasal 24 UU No 54 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan,” tuturnya.

Artinya, Neta menyebut, dalam hal ini KPK mestinya harus berkaca diri. Lalu, kenapa harus mempersoalkan adanya enam capim KPK dari polisi yang belum menyerahkan LHKPN.

“Pansel KPK saja tidak mempersoalkannya. Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang panik kuadrat tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK,” tegasnya.

Neta menambahkan, di era KPK pertama bisa disebut sukses karena dipimpin jenderal polisi Taufik Ruki. Saat menjabat pimpinan KPK, jenderal polisi ini juga tidak sungkan meringkus koleganya dari sesama polisi yang korupsi, begitu juga dengan Irjen Pol Bibit Samad Rianto.

“Bahkan, hingga kini Bibit terus aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, meski sudah tidak di KPK dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Pertanyaannya, kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Apa mereka takut boroknya akan dibongkar, jika jenderal polisi menjadi pimpinan KPK,” tandasnya.

Sebanyak 20 peserta dinyatakan lolos tes profile assessment calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Peserta terbanyak berasal dari anggota Polri 4 orang, kemudian akademisi/dosen sejumlah 3 orang, dan jaksa 2 orang.

“Sebanyak 20 peserta yang lolos ini wajib melanjutkan seleksi ke tahapan selanjutnya, yaitu tes kesehatan, wawancara, dan uji publik,” ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (Mhf/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here