KPK Desak Revisi UU Tipikor

214

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA – Sejumlah akademisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memuat sejumlah aturan dalam Konvensi PBB untuk Antikorupsi (the United Nations Convention against Corruption atau UNCAC).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, KPK telah melakukan roadshow ke beberapa universitas, dan membicarakan hal ini dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Setelah itu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa memasukkan revisi UU ini ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) karena kemarin itu, ujarnya, kemarin (19/3).

Pembaruannya sambung dia, tentu berkaitan dengan KUHP. Tapi banyak pakar dan KPK menganggap bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tipikor itu sebaiknya tidak masuk dalam KUHP tetapi diperbaiki melalui revisi UU Tipikor,” timpalnya.

Indonesia, sambung dia, sesungguhnya sudah meratifikasi Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) ke dalam UU No 7 tahun 2006, namun beberapa komponen belum masuk ke UU No 31/1999 sebagaimana diubah ke UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Terutama korupsi di sektor swasta (private sector), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence) dan pengembalian aset (asset recovery), paparnya.

Ditambahkannya, UU Tipikor belum memasukan beberapa Tipikor yang di negara-negara lain sudah dianggap Tipikor, misalnya memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, suap-menyuap sektor swasta, hal-hal yang berhubungan dengan asset recovery. Dan satu lagi yang berhubungan dengan menyuap orang asing belum ada dalam norma hukum UU Tipikor kita,” tambah Laode.

Karena tidak lengkapnya norma dalam UU Tipikor tersebut, menurut Laode, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun hanya menunjukkan kenaikan tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

“Dengan tidak lengkapnya norma tindak pidana korupsi kita, indeks perspesi korupsi kita memang meningkat tapi meningkatnya sangat sedikit,” imbuhnya.

Laode pun menilai revisi UU Pemberantasan Tipikor menjadi penting dan bahkan pemerintah dianggap perlu mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemberantasan tipikor.

“Kita perlu mengoptimisasi percepatan revisi UU Tipikor, atau mungkin bila dianggap genting sekali, atau penting sekali, apakah mungkin Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Saya anggap ini memang susah tapi kalau kita anggap korupsi itu menjadi musuh bersama dan hampir tiap hari ada, mungkin kegentingannya mungkin ada,” jelas Laode.

Salah satu yang mendesak untuk dimasukkan menurut Laode adalah mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence). “Contoh saya ditanya wartawan kemarin, ada beberapa kasus yang ditangani KPK menurut mereka (wartawan) itu sebenarnya memperdagangkan pengaruh, trading in influnce, imbuhnya.

Kasus yang belakangan ditangani KPK adalah kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy yang juga anggota Komisi XI DPR.

Terpisah, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menuturkan ratifikasi rekomendasi UNCAC terhadap pasal-pasal dalam aturan pemberantasan korupsi sudah seharusnya diterapkan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dimana Indonesia telah meratifikasi rekomendasi tersebut dan juga telah disahkan dalam UU nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. “Jangan ada lagi kepentingan lain selain kita memerlukan pemberantasan dan pencegahan. Konsekuensi logis karena kita telah meratifikasi,” terangnya.

Ditanya terkait adanya polemik rencana dimasukannya beberapa pasal dalam UU Tipikor ke draft Revisi KUHP, menurutnya perlu ditinjau kembali. Pasalnya, dirinya tidak melihat adanya urgensi terkait diadopsinya pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi di KUHP.

Ia menuturkan, tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan dan penanganan khusus. Pasalnya, kejahatan korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasa dan memiliki unsur proses beracara yang berbeda.

“Harus merevisi UU Tipikor, saya sendiri termasuk yang berpandang apa sih urgensinya pasal-pasal di UU Tipikor harus dimasukan semuanya ke KUHP? Yang diberlakukan tetap yang di luar KUHP karena tindak pidana korupsi memerlukan suatu kekhususan baik secara beracara,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya lebih memandang adanya revisi UU Tipikor ketimbang harus menggunakan Perppu sesuai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hal tersebut pun masih harus melalui kesepakatan di DPR.

Yenti menilai, perlu ada komitmen dari semua pemangku kebijakan bahwa adanya penguatan dalam pemberantasan korupsi perlu segera ditindaklanjuti.Sebab, sesuai dengan adanya ratifikasi UNCAC yang telah disahkan, sebagai negara yang berdaulat Indonesia perlu menghormati hal tersebut dengan cara mentaati hal itu.

“Perppu juga tidak aman, itu kan dibikin oleh Presiden dalam keadaan darurat. Nah Perppu itu berlangsung beberapa waktu dan harus dibawa ke DPR, opsinya bisa menolak atau menerima,” pungkasnya. (riz/ntr/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here