KPK Dalami Keterlibatan PT Pupuk Indonesia

261
Febri Diansyah

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami keterlibatan BUMN PT Pupuk Indonesia dalam kasus dugaan suap distribusi pelayaran pupuk PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) menggunakan jasa PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini penyidik berhasil mengidentifikasi dugaan pemberi dan penerima suap. Mereka, yaitu Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso serta pihak swasta Indung sebagai penerima. Sementara, yang berstatus sebagai pemberi yakni Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

“Pemberinya diduga pihak-pihak PT HTK. Jadi kalau bicara kasus suapnya, pihak yang diduga terlibat saat ini adalah orang-orang dari PT HTK dan penerimanya BSP (Bowo Sidik Pangarso) dan IND (Indung),” jelas Febri ketika dikonfirmasi, Minggu (7/4).

Febri menyatakan, penyidik pasti akan berusaha mengungkap dugaan pihak lain yang terlibat. Termasuk, keterlibatan PT Pilog dan PT Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan. Karena, meski pupuk PT Pupuk Indonesia menjadi objek suapnya, akan tetapi KPK belum mengungkap keterlibatan dua perusahaan BUMN tersebut.

Dugaan keterlibatan PT Pilog dan PT Pupuk Indonesia dalam kasus ini mencuat sejak KPK memeriksa dua pimpinan BUMN tersebut. Mereka yang diperiksa adalah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Ahmadi Hasan dan Direktur Pemasaran PT Pilog Achmad Tossin. Pemeriksaan dilakukan pasca operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Febri menegaskan, penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor PT Pilog. Dari sana, barang bukti dokumen telah disita sebagai barang bukti. Nah, saat ini penyidik tengah berusaha mendalami bukti-bukti yang telah dikantongi untuk menelusuri keterlibatan PT Pupuk Indonesia.

“Karena bagaimana pun juga underline transaksi dari dugaan suap ini adalah MoU antara PT Pilog dengan PT HTK. Nah, PT Pilog ini kan masih berafiliasi dengan PT Pupuk Indonesia, nanti tentu kita dalami lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pendistribusian pupuk PT Pupuk Indonesia dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total sekitar Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Jika ditotal, dana haram yang diduga dikumpulkan Bowo dari praktik suap dan gratifikasi ditaksir mencapai Rp8 miliar. Uang itu dikonversi ke pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dikemas di dalam 400 ribu amplop dan disimpan dalam 84 kardus.

Dana yang dikemas dalam amplop tersebut diduga digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar’. Seperti diketahui, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada kontestasi Pemilu 2019. Namun, beredar kabar bahwa amplop-amplop itu ditujukan untuk ‘serangan fajar’ pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here