KPK Butuh 150 Jaksa

232

JAKARTA – Kekurangan tim teknis di lembaga negara tidak hanya dirasakan pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami hal yang sama. Menumpuknya perkara yang masuk tahap persidangan memaksa mereka meminta tambahan jaksa ke Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui, telah menerima surat permintaan tambahan personel jaksa untuk menunjang kinerja KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).

KPK meminta penambahan personel jaksa sebanyak 100 orang. Namun pihaknya hanya bisa mengirimkan 25 orang jaksa.

“KPK minta 100 Jaksa, sekarang setelah kami kirimkan ada 90 jaksa sampai saat ini, kemarin kami baru bisa mengirim 25 orang jaksa. Namun, mereka (KPK) merasa kurang, tapi nanti secara bertahap akan kita penuhi permintaan itu,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network, Selasa (26/2).

Prasetyo mengatakan, kondisi KPK yang kekurangan SDM persis seperti nasib Kejagung. Mereka masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) hingga tidak bisa memenuhi permintaan KPK “Karena kejaksaan sendiri pun masih kekurangan tenaga, tapi nanti lambat tahun kita akan penuhi permintaan mereka untuk memperkuat lembaga KPK,” jelasnya.

Namun bagi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, seharusnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengirimkan saja jaksa sesuai dengan permintaan KPK. Pasalnya, jika dilihat jumlah personel Kejaksaan sudah sangat gemuk.”Kan sangat banyak sekali SDM kejaksaan, kirimkan saja sesuai permintaan KPK,” katanya kepada FIN.

Bonyamin berharap para jaksa yang dikirimkan Jaksa Agung Ke KPK adalah jaksa-jaksa yang memiliki krebilitas tinggi menuntaskan kasus Tipikor. “Banyak jaksa yang bagus bersih itu yang harusnya dikirim ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya,Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung HM Prasetyo untuk meminta penambahan jaksa. Idealnya KPK membutuhkan 150 jaksa, namun saat ini komisi anti rasuah ini memiliki kurang lebih 100 orang jaksa.”Ada kasus yang agak mandek, nggak bisa dilimpahkan ke pengadilan karena kita kekurangan jaksa,” tandasnya.(lan/fin/tgr)