Ketum PBNU Ingatkan Nahdliyin Soal Kesadaran Politik

295
Ketua PBNU Said Aqil Siradj

BANJAR  – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan Nahdliyin, warga NU, soal kesadaran politik. Menurutnya, yang baik adalah mampu memberi kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Tasharruful imam `alar ra`iyyah manuthun bil mashlahah. Kebijakan seorang pemimpin sangat terkait dengan kemashalatan,” kata Said di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/02).

Dia mengingatkan kontestasi politik pada 2019 tidak boleh sekadar menjadi kegiatan suksesi kekuasaan. Akan tetapi, pemilu harus menjadi titik tolak komitmen penegakan kedaulatan rakyat di zaman yang berubah dan bergerak cepat.

Menurut Said, saat ini perkembangan dunia memasuki era Revolusi Industri generasi keempat atau 4.0. Hal itu harus direspon dengan cepat oleh pemerintah dan masyarakat. “Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada penggunaan masif teknologi informasi komunikasi berbasis internet, kecerdasan buatan dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja,” paparnya.

Dikatakan, hasil pemilu nanti harus dapat menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Said, selama ini dalam berbagai hal NU terus terlibat dalam berbagai persoalan untuk kemaslahatan bangsa.

Kegiatan Munas-Konbes NU yang diadakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, juga memberikan kontribusi untuk masyarakat dan bangsa. NU pada 27 Februari-1 Maret 2019 menyelenggarakan Munas-Konbes NU. Munas Alim Ulama memiliki agenda pembahasan aneka persoalan (bahtsul masail) ditinjau dari hukum agama. Sementara Konbes Nahlatul Ulama membicarakan soal perkembangan ormas NU, salah satunya dari aspek keorganisasian.

Dalam bahtsul masail dibagi dalam tiga komisi yaitu Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah, Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah dan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah. Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah membahas soal bahaya sampah plastik, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menyebabkan sumur warga kering, niaga perkapalan, permainan uang (money game) dan perniagaan daring.

Selanjutnya, Komisi Bahtsul Masail Maudhuiyah membicarakan tentang negara; kewarganegaraaan dan hukum negara serta konsep Islam Nusantara. Terakhir, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah menyoal RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.(rh/fin)