Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Rendah

281

Dari Total Angkatan Kerja Sebanyak 91 Juta Orang

RadarPriangan.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (6/5). Usai pertemuan Agus menuturkan bahwa jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini tercatat 51 juta orang. Atau sekitar 58 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 91 juta orang.

Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menurut Agus tergolong masih jauh dari target. Untuk itu mereka berharap bagi para pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera didaftarkan. Salah satu sektor yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut dia adalah sektor informal.

Untuk itu Agus mengajak masyarakat untuk membuka agen pendaftaran BPJSTK untuk pekerja sektor informal di setiap lini. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mendaftarkan atau mengikut sertakan pekerja sektor informal,” kata dia usai pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla.

Menurutnya untuk meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal, perlu melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan edukasi serta intensif bagi para agen yang menerima pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kalangan pekerja informal.

Agus menjelaskan saat ini para agen sudah mendapatkan insentif sekitar 7,5 persen. Total agen BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdata mencapai 5.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Para agen ini fokus mendaftarkan pekerja sektor informal dan mikro untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dia mengungkapkan dalam pertemuan itu Wapres JK berpesan supaya BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan nilai manfaat untuk jaminan hari tuan serta jaminan lainnya. Sehingga bisa membantu seluruh pekerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan secara rinci jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) ada 30,4 juta orang. Kemudian untuk program jaminan kematian (JKM) juga sama sejumlah 30,4 juta orang. Lantas untuk program jaminan hari tua (JHT) ada 15,4 orang dan program jaminan pensiun (JP) ada 11,8 juta orang.

Dia tidak menampik bahwa jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan masih belum maksimal. Menurut Timboel kondisi ini dipicu sejumlah faktor. Diantaranya adalah adanya persepsi dari manajemen pemberi kerja atau perusahaan, mereka keluar dua biaya dua kali untuk program dana pensiun.

“Mereka menganggap sudah membayar iuran di program JP BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tetap wajib memberikan uang pesangon pensiun,” katanya.

Dengan anggapan seperti itu, perusahaan menilai telah melakukan dobel anggaran untuk uang pensiun pegawainya. Pertama adalah setoran uang pensiun di BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiun di lembaga keuangan seperti DPLK (dana pensiun lembaga keuangan).

Faktor lainnya adalah penegakan hukum yang berujung penjatuhan sanksi masih lemah. Kemudian juga adanya regulasi yang kurang mendukung. Seperti ada ketentuan bahwa pekerjaan mikro tidak wajib ikut program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu dia juga menyoroti tidak adanya akses bagi pekerja yang belum didaftarkan oleh perusahaan, untuk bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Menurutnya perlu ada skema seperti BPJS Kesehatan, dimana pekerja bisa secara mandiri untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (wan/ful/fin)