Kemendagri Tidak Larang Ojol Beroperasi saat New Normal Diberlakukan

97
Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Foto: Bahtiar for FIN.CO.ID

RadarPriangan.com, JAKARTA – Kemendagri meluruskan berita soal larangan ojek online (ojol) dan ojek konvensional beroperasi di masa new normal diterapkan.

Kapuspen Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, menegaskan tidak ada larangan seperti itu.

Menurutnya, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) Nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda), memang ada panduan bagi ASN dalam menyongsong new normal life.

Salah satunya adalah soal penggunaan transportasi umum. Dalam Kepmen tersebut hanya ada imbauan kepada ASN untuk hati-hati ketika naik angkutan umum, terutama ojek agar tidak menggunakan helm bersama.

“Protokol tersebut sifatnya berupa imbauan untuk kehati-hatian bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda dalam menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, dalam mengunakan transportasi umum khususnya ojek baik, ojek online maupun konvensional dengan menggunakan helm bersama. Lingkup pengaturan dalam Kepmen tersebut sebenarnya adalah untuk ASN Kemendagri dan Pemda yang selaras dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB,” ujarnya.

Selain itu, Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri tak mengatur secara khusus operasional Ojek Online maupun Ojek Konvensional, karena kewenangan itu ada pada Kementerian Perhubungan. Kemendagri hanya mengatur kaitan dengan aparatur sipil negara (ASN) saja.

“Kepmendagri berlaku untuk ASN di jajaran Kemendagri dan Pemda. Solusi untuk point terkait Ojek Online/Ojek Konvensional tersebut ya ASN Kemendagri/Pemda membawa helm sendiri kalau mau naik Ojek Online/Ojek Konvensional, Jangan pakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek karena helm untuk penumpang adalah helm yang dipakai untuk penumpang lainnya sehingga rawan jadi media penularan”, terang Bahtiar.

Jadi kata dia, dalam Kepmen ini penekanannya lebih kepada penggunaan helm bersama. Hal ini untuk kehati-hatian dan kewaspadaan, mengingat penggunaan helm bersama pada ojek baik itu ojek online atau ojek konvensional diperkirakan dapat menjadi sumber penyebaran Covid 19.

“Dalam Kepmen ini tidak ada ketentuan untuk melarang operasional ojol dan ojek konvensional,” katanya.

Maka dari itu kata Bahatiar, untuk menghindari salah penafsiran atas Kepmen tersebut, maka Kemendagri akan melakukan revisi.

” Untuk menghindari penafsiran yang berbeda akan segera dilakukan revisi dan perbaikan sebagaimana mestinya” tegasnya. (FIN/RP)