Kejaksaan, Kasus Pokir Terindikasi Kuat Adanya Tipikor

84
Azwar

GARUTDugaan korupsi pada kegiatan pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut terindikasi kuat terjadi. Hal tersebut setelah pihak Kejaksaan Negeri Garut melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPRD Garut periode 2014-2019 dan beberapa pegawai di lingkungan Sekertariat Dewan (Setwan) Kabupaten Garut.

Selanjutnya, kejelasan kasus dan menemukan siapa tersangkanya, penyelidikan kasus ini akan dilanjutkan di bidang tindak pidana khusus (pidsus).

“Dari hasil penyelidikan kemarin disimpulkan memang indikasi kuat telah terjadi tindak pidana korupsi. Kaitannya, dalam rangka kegiatan pokir (pokok pikiran dewan, red). Nanti dipertegas di bidang pidsus, nanti akan terang modusnya atau posisi seperti apa dan siapa tersangkanya. Sampai sekarang belum ditetapkan pelakunya, potensi kerugian negara juga belum ditentukan, nanti di pidsus,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Azwar kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (7/1).

Kasus yang tengah didalami merupakan agenda dalam rangka kegiatan menyerap aspirasi untuk menjadi pokok pikiran dewan dari tahun anggaran 2017 dan 2018 yang diindikasi ada ketidaksesuaian aturan yang mengarah pada dugaan terjadinya kerugian negara.

“Tapi jika dari dua tahun anggaran itu mungkin jelas tindak pidana dan pelakunya sudah diketahui, manakala di pidsus sudah dilakukan penanganan dan diketahui jelas posisinya dan pelakunya ditetapkan, tidak menutup kemungkinan ada penyelidikan di tahun anggaran lainnya,” tambahnya.

Idealnya kata Azwar, penanganan kasus ini bisa menemukan hasil pada tiga bulan kedepan, setidaknya untuk menunjukan dengan bukti kuat siapa yang menjadi tersangka.

“Nanti Pidsus juga mengkonfirmasi ulang, mengevaluasi penyelidikan yang ada di intel sehingga hasil evaluasi menentukan arah apa yang harus diperdalam dalam rangka membuat terang dan menemukan pelakunya,” pungkasnya. (erf)