Kegiatan KPU Pangandaran Disorot HMI, Laksanakan Evaluasi Internal dan Peningkatan Kapasitas SDM di Luar Provinsi

37

PANGANDARAN – Usai melaksanakan Pilkada serentak 2020 belum lama ini, KPU Kabupaten Pangandaran gelar rapat Evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Di masa Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, Pihak KPU Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan tersebut di Daerah Jawa tengah yang melibatkan semua pegawai staf dan tenaga kerja kontrak (TKK) KPU Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan tersebut menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kabupaten Ciamis.

Ketua umum HMI Cabang Ciamis Dede Aos Firdaus menduga kegiatan tersebut adalah modus untuk menghabiskan uang negara.

Dede menyayangkan kegiatan KPU yang digelar di luar kota, bahkan di luar Provinsi. Menurut Dede, di Kabupaten Pangandaran banyak sekali tempat yang representatif untuk dijadikan tempat kegiatan. Misalnya, jika indoor ada perhotelan, kalau outdoor ada juga tempat wisata yang bisa dijadikan tempat kegiatan.

“Saya heran kenapa harus di luar daerah,” Jelasnya, Jumat (15/1/2021).

Dede beranggapan, yang menjadi pertanyaan jika judulnya itu evaluasi sekaligus refresing otomatis kegiatan tersebut memakai anggaran negara. Pasalnya itu bagian dari kegiatan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Mana mungkin itu mengeluarkan ongkos pribadi buat akomodasi. Yang pasti menggunakan anggaran negara,” ungkapnya menduga.

Lebih Lanjut Dede mengatakan, pihak KPU lupa bahwa sumber anggaran itu dari APBD Pangandaran, apalagi mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi covid -19. Seharunya KPU lebih mengedepankan perihal protokol Kesehatan, soal pandemi yang mana saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dalam penanganannya.

“Saya melihat postingan Instagram salah satu anggota KPU terlihat sangat senang dan begitu menikmati suasana liburan itu sehingga lupa dengan keadaan saat ini pandemi Covid-19,” ucapnya.

Dede juga ingin memastikan mempertanyakan anggaran yang digunakan KPU untuk kegiatan tersebut.

Menurutnya, pertanggungjawaban anggaran baik APBN maupun APBD itu akhir tahun. Maka dari itu, Dede meminta aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian maupun kejaksaan turun menyelidiki penggunaan anggaran kegiatan tersebut yang dipastikan tidak sedikit jumlahnya.

“Kami minta APH turun,” tegas Dede

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan SDM. Namun saat ditanya soal besaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan itu ia tidak memberikan jawaban. Muhtadin hanya menjawab bahwa anggaran itu bersumber dari APBD.

“Anggaran APBD. Kalau jumlah anggaran tanya ke sekertaris, saya tidak tahu,” katanya.

Muhtadin menambahkan, kegiatan tersebut melibatkan semua pegawai KPU, termasuk TKK dan komisioner. Muhtadin menambahkan, Dalam kegiatan itu hadir juga narsumber yakni komisioner KPU Provinsi Jabar kepala divisi SDM. Jumlah keseluruhan yang ikut kata ia sebanyak 37 orang. Saat ditanya soal lokasi tepatnya kegiatan tersebut ia tidak memberikan jawaban.

“Semua ikut, pegawai dan komisioner,” akunya. (agr/RP)