Kasus Bowo belum Tuntas, Banyak Pihak yang Harus Diperiksa

200
Kuasa Hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk memberi keterangan kepada awak media, di KPK, Selasa (9/4). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Teka-teki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi anggota DPR Bowo Sidik Pangarso belum terjawab di proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Padahal, pihak Bowo mengaku sudah membeberkan indikasi peran pihak lain dalam kasus itu.

Kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengatakan sudah kooperatif dalam perkara tersebut. Dan membuka semua hal yang berkaitan dengan kasus itu. Selebihnya, pihaknya menyerahkan kewenangan pendalaman kepada penyidik KPK. “Kita beri kesempatan kepada penyidik,” ujarnya, kemarin (21/4).

Menurut Edward, saat ini klienya fokus pada pembuktian sumber uang yang diduga berasal dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan pihak lain itu. “Penerimaan itu (suap dan gratifikasi) apakah sebagai bantuan untuk pileg atau ada unsur komisi usaha kami akan meminta Pak Bowo tegas menjawab di BAP dan terbuka di persidangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) Gufroni menyatakan secara umum Bowo sudah membuka keterlibatan pihak lain dalam kasus yang diduga bagian dari “serangan fajar” pemilihan umum (pemilu) 2019 itu. Diantaranya, sejumlah elit Partai Golkar. “Mereka (politisi yang disebut, red) harus diperiksa KPK,” tuturnya.

Gufroni menyebut “nyanyian” Bowo yang menyeret politisi Partai Golkar perlu didalami untuk mengurai sejauh mana modus operasi “serangan fajar” untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu dilakukan. Selain untuk mengupas kasus korupsinya, pendalaman itu juga diperlukan untuk mengurai indikasi money politics.

“Kasus ini bukan tindak suap semata, tapi lebih dari itu adalah suatu fakta adanya kejahatan yang lebih serius dalam penegakan hukum pidana pemilu,” ujarnya. Dugaan serangan fajar itu terungkap melalui temuan 400 ribu amplop yang berisi uang pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu.
Seperti diketahui Bowo Sidik Pangarso sempat mengacungkan jempol usai mencoblos di TPS 012 Guntur yang berlokasi di Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Bowo merupakan tersangka kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain yang terkait jabatan.

Simbol jempol merujuk pada salah pasangan calon pada Pilpres 2019. Terdapat 63 tahanan KPK akan difasilitasi pemungutan suara mereka di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK tersebut.

Sebanyak 63 tahanan tersebut hanya yang ditahan di Rutan Cabang KPK pada tiga lokasi, yaitu gedung lama KPK, belakang Gedung Merah Putih KPK, dan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan tahanan lain yang dititipkan di rutan lainnya mengikuti proses dan penyelenggaraan di rutan tersebut.

Terkait kasusnya, Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metrik ton. Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta. Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu, diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada amplop tersebut terdapat gambar jempol. Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019. Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here