Kantor Dinas PUPR dan RSUD dr Soekarjo Disegel

332
Ruang Sekdis PUPR Kota Tasikmalaya disegel KPK, Rabu (24/4). (istimewa)

RadarPriangan.com, TASIKMALAYA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor Dinas PUPR (pekerjaan umum dan penataan ruang) Kota Tasikmalaya, Rabu (24/4). Budi Martanova, sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya menyebut penyegelan dilakukan setelah sejumlah penyidik KPK memeriksa kantornya.

Meski demikian, Budi mengaku tidak mengetahui penyebab disegelnya kantor Dinas PUPR Kota Tasikmalaya itu. Penyegelan ia ketahui saat baru datang dari tugas luar kota dan melihat kantornya audah disegel penyidik KPK.

“Ada kabar itu, saya pulang lagi dan memang ada penyegelan,” katanya, Rabu (24/4).

Budi menyebut bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari KPK karena tidak mengetahui secara persis kasus apa yang tengah diselidiki.

Ia juga menyebut, walau kantor Dinas PUPR disegel KPK dipastikan layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu dan tetap berjalan.

Budi pun meminta semua pihak agat menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlangsung.

“Tentu harapan kita persoalan ini tidak mengganggu pelayanan Dinas PUPR, dan apapyn yang tengah dihadapi layanan kepada masyarakat akan tetap berjalan,” ucapnya.

Selain menyegel kantor Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyegel ruang kerja direktur utama (Dirut) RSUD dr Soekarjo Tasikmalaya.

Hal tersebut dilakukan dalam lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di Kota Tasikmalaya, Rabu (24/4).

Dirut RSUD dr Soekarjo, Wasisto Hidayat membenarkan penyegelan tersebut meski dirinya belum melihat langsung ruang kerjanya. Ia sendiri menyebut bahwa penyegelan dilakukan terkait kasus dana alokasi khusus yang diterima RSUD dr Soekarjo pada 2018 di mana saat itu menerima bantuan sebesar Rp18 miliar.

“Bantuan untuk alat kesehatan,” katanya, Rabu (24/4).

Meski ruangannya disegel KPK, Wasisto menyebut bahwa pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal karena yang disegel tidak seluruh RSUD dr Soekarjo.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Cecep Zainal Kholis menegaskan bahwa dengan adanya kasus pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak akan mengganggu pelayanan kepada warga.

Ia menyebut bahwa pemerintahan akan tetap berjalan normal seperti biasanya.

Cecep sendiri merupakan salah satu pejabat Pemkot Tasikmalaya yang diperiksa penyidik KPK di Bale Kota Tasikmalaya.

Ia mengaku bahwa pemeriksaan kepadanya untuk penyesuaian dokumen saja. “Bukan diminta keterangan hanya menyesuakan dokumen. Jadi dicek lagi dari semua pihak,” kata dia.

Untuk dokumen yang dimaksudkan sendiri adalah dokumen perencanaan 2018 yang menurutnya hal tersebut berkaitan dengan kasus terpidana korupsi Yaya Purnomo.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dan beberapa pejabat Pemkot Tasikmalaya memang pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi Yaya yang merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan itu dan telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi terkait pengurusan anggaran untuk daerah. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here