Kadin Garut: Kualitas Pengawasan Proyek Harus Ditingkatkan

228
Ketua Kadin Garut (kanan) didampingi Wakil Ketua Kadin, Agus Joy (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan (Muhamad Erfan)

RadarPriangan.com, GARUT – Menanggapi keprihatinan Bupati Garut kaitan kurang baiknya kualitas pengerjaan proyek yang dilaksanakan rekanan, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Garut melalui Wakil Ketua Agus Joy meminta pemerintah daerah justru yang harus meningkatkan kualitas pengawasan.

“Ini juga harus dibenahi di pengawasan yang bener-bener ahli yang sudah terverifikasi. Ketika terjun ke lapangan tentu ketika pengusaha mau merealisasikan pembayaran ya harus sesuai. Kualitas jelek itu kan karena tidak sesuai bestek, kenapa ini bisa ada pencairan?,” kata Agus.

Menurutnya, biasanya atasan setingkat kepala dinas atau pemangku wewenang keuangan tidak tahu bagaimana kondisi teknis di lapangan, yang tahu ialah yang ada di bawahnya termasuk pengawas.

“Jadi kuncinya pengawasan, karena jika pengawas menilai baik ya (dianggap, red) baik,” katanya.

Kaitan pernyataan Bupati soal adanya pemborong menawarkan proyek dengan harga miring dan kurang logis, Agus justru melihat hal tersebut tidak apa-apa selama proses hingga pengerjaan dan hasilnya sesuai aturan.

“Tidak ada aturan berapapun penawaran (baik itu kecil atau besar, red) ketika pengusaha itu siap melaksanakan yang seusai aturan baik panitia maupun pemangku kebijakan tidak bisa menolak kalau itu sesuai aturan. Hanya persoalan sekarang kalau berbicara kualitas saat ini kuncinya di teknis pengawasan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku prihatin dengan banyaknya pihak rekanan yang mengajukan proyek dengan harga tidak logis. Hal tersebut diungkapkannya ketika menanggapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapat Kabupaten Garut.

Bupati meminta, para rekanan jangan hanya memperhatikan sisi keuntungannya saja, melainkan kualitas pengerjaan proyek itu sendiri.

“Masih banyak kualitas-kualitas kegiatan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian, kurang volume juga ada dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga berharap ini menjadi perhatian bagi pihak ketiga yang melakukan kontrak dengan Kabupaten Garut supaya dia memperhatikan kualitas, jangan untungnya saja. Karena saya juga prihatin sekarang itu banyak pemborong-pemborong yang mengajukan proyek itu dengan jumping harganya, itu tidak logis lah, teu dimenangkeun ambek,” ujar Rudy kepada wartawan di halaman kantor Bupati.

Ia mencontohkan, diantara penawaran harga ke ULP yang kurang logis seperti menawarkan jasa pengerjaan proyek dengan harga lebih rendah dari keuntungan. Misalnya pengerjaan yang seharusnya 100 persen anggaran biasa, ini bisa menawarkan dengan harga 75 persennya.

Namun kata Rudy, jumlah temuan yang ada saat ini lebih berkurang. Dari seluruh proyek, jumlah uang negara yang harus dikembalikan sekitar Rp800 juta. Jumlah tersebut lebih sedikit ketimbang periode sebelumnya. (erf/RP)