Kades Sukahening Tersangka Korupsi, Sebut ada Setoran ke Anggota DPRD

427
Kades Sukahening digiring petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan penahanan, Selasa (25/6). (DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA)

RadarPriangan.com, TASIKMALAYA – Kepala Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya berinisial U ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya.

Sang Kepala Desa diduga melakukan tindakan korupsi dana bantuan keuangan bersama tersangka lainnya yang berinisial F, anggota pelaksanakan teknis tim pengelola kegiatan Desa Sukahening.

Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani menyebut bahwa pihaknya memang menetapkan dua tersangka dlam kasus tersebut. Keduanya diduga terlibat korupsi dana bantuan keuangan kepada desa untuk peningkatan saran dan prasarana Desa Sukahening.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut sumber keuangannya dari APBD Kabupaten Tasikmalaya pada 2017 lalu. Keduanya diduga merugikan uang negara sebesar Rp878.740.654 dari total anggaran sebesar Rp2,14 miliar. “U sudah ditahan, sementara F masih dalam penyidikan,” katanya, Rabu (26/6).

Ia menjelaskan bahwa proses penyidikan sudah lama dilakukan oleh Kejari Kabupaten Tasikmalaya, namun baru pada 18 Juni 2019 F dinyatakan sebagai tersangka. Setelahnya, pada 25 Juni 2019 pihanya pun menetapkan U, Kepala Desa Sukahening periode 2014-2019 sebagai tersangka dan langsung ditahan untuk mempercepat proses penyidikan.

“Dalam kasus itu F sebagai anggota pelaksana teknis di tim pengelola kegiatan Desa Sukahening melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu atau kualitas. Pekerjaan adalah pembangunan tembok penahan tebing. Menurut ahli, mutu hasil pembangunan itu sangat kurang. Untuk pembangunan tembok penahan tebing, menurut ahli merugikan Rp472.427.654,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Desa Sukahening, U diketahui membayarkan pajak yang kurang sesuai ketentuan ke kas negara, atau penyetorannya ke kas negara kurang Rp116.820.000. Selain itu, F juga diduga memotong anggaran hingga 30 persen dari total anggaran. Dan dalam pengakuan F, pemotongan itu diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Anggota DPRD itu masih diperiksa sebagai saksi. Kami akan panggil dan periksa dia ada bukti atau tidak. Akan berkembang. Kalau ada bukti baru, bisa jadi tersangka,” kata dia.

Ia mengatakan, U dan F akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahu 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Selain itu, kedua tersangka juga akan dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor No 31 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. “Ancaman maksimal 20 tahun,” katanya. (igo)