Kades Cimareme tak Tahu ada Aturan Kades tak Boleh Kampanye

246
PERIKSA KADES KAMPANYE: Komisioner Bidang Penindakan Bawaslu Garut, saat memberikan keterangan prihal Kepala Desa Cimareme yang mengampanyekan salah satu capres, beberapa waktu lalu. DOK: RADAR GARUT

Langgar Undang-Undang bisa Terancam Hukuman Setahun Penjara

GARUT – Kepala Desa (Kades) Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, pembuat video ajakan untuk memilih calon presiden nomor 01 akhirnya penuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut.

Tidak hanya Kades, Jajang Haerudin, Bawaslu pun memanggil Sekertaris Desa, Dedi Supriadi. Ia menjadi saksi karena diduga menyebarkan video yang dibuat oleh Kades.

“Kami sudah memanggil Kades Cimareme sebagai terlapor dan Sekdesnya sebagai saksi. Untuk meminta klarifikasi dari video yang viral itu,” kata Komisioner Bidang Penindakan Bawaslu Garut, Asep Nurjaman, kemarin (1/3).

Pemeriksaan dilakukan selama dua jam, sejak pukul 10.00 WIB. Sekitar 20 pertanyaan diberikan Sentra Gakumdu kepada Jajang.

Asep Nurjaman mengatakan, hasil keterangan Jajang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan Sentra Gakumdu pada pembahasan kedua. Termasuk soal motif dari pembuatan video itu pun bisa diketahui setelah selesai proses pemeriksaan.

“Berdasarkan aturan soal Kades sudah jelas di pasal 282 dilarang untuk menjadi pelaksana atau tim kampanye,” katanya.

Jika terbukti, Kades bisa dikenakan sanksi pidana Pemilu dengan kurungan penjaran satu tahun dan denda Rp12 juta.

Sementara itu, Kepala Desa Cimaereme, Jajang Haerudin, saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Garut, mengaku pembuatan video tersebut dilakukan secara spontan, dan yang membuatnya pun ialah Sekdes.

TAK TAHU ADA ATURAN: Jajang Haerudin, kepala Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi. (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

“Mulanya hanya untuk daerah sendiri. Yang buat videonya pun bukan saya, tapi pak Sekdes,” ujar Jajang.

Jajang mengatakan, dirinya tak tahu siapa orang yang menyebarkan video itu. Namun ia membenarkan bahwa orang yang ada di dalam video adalah dirinya. “Isinya seolah-olah saya mendukung salah satu calon. Yang viralkan video saya juga enggak tahu,” terangnya.

Ketika ditanya soal dugaan terhadapnya yang memerintahkan Sekdes untuk menyebarkan video tersebut, Jajang pun membantahnya.

Jajang pun tak tahu bahwa ada aturan pelarangan Kades mendukung salah satu calon di Pemilu. Pasalnya, ia mengira dirinya bukan PNS, sehingga mengira bahwa kalau Kades diperbolehkan mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden. (erf)  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here