Jumlah Surat Suara Berpotensi Kurang

261
Surat suara Pemilu Legislatif dan Presiden. (ilustrasi JPG)

Bawaslu Beri Rekomendasi ke KPU Laksanakan Amanah UU No 7/2017

RADARPRIANGAN.COM, GARUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut dijabarkan setelah upaya monitoring dan supervisi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan menyampaikan, rekomendasi yang diberikan di antaranya, KPU dalam melaksanakan pengadaan Surat Suara Pemilu 2019 sebagai bagian dari Perlengkapan Pemungutan Suara yang tertuang pada pasal 341 hurup b Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus memperhatikan dua hal diatas.

Pertama, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran; tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Kedua, jumlah surat suara yang harus tersedia di TPS Pemilu 2019 harus melaksanakan amanah undang-undang 7 tahun 2017 pasal 350 ayat 3 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, yakni, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ditambah dengan 2% (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai Cadangan.

Berdasarkan hasil pengawasan pengadaan, pendistribusian, sortir dan lipat surat suara oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sampai 18 Maret 2019 ditemukan potensi kekurangan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan mengacudua rekomendasi Bawaslu untuk KPU.

Terdapat Potensi Kekurangan Surat Suara Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk semua jenis Surat Suara (PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).

Potensi kekurangan pada proses pengadaan surat suara PPWP sejumlah 205.378, potensi kekurangan surat suara DPR sejumlah 16.378, potensi kekurangan surat suara DPD sejumlah 205.378, potensi kekurangan surat suara DPRD Provinsi sejumlah 13.378.

Potensi Kekurangan Surat Suara akibat Rusak dari Percetakan dan Sortir Lipat KPU Kab/Kota untuk PPWP sejumlah 25.915, surat suara susak DPR sejumlah sejumlah 20.672, surat suara rusak untuk DPD sejumlah 43.801, surat suara rusak untuk DPRD Provinsi sejumlah 46.542.

Sementara itu, potensi kekurangan surat suara akibat faktor lainnya yakni pertama, keterlambatan pengiriman dari percetakan surat suara di Kabupaten Kota se-Jawa Barat sebagai berikut, 7 Kabupaten/Kota yang belum menerima Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi), 7 Kabupaten/Kota yang belum menerima Surat Suara Pemilu anggota DPD. (Kab. Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok), 3 Kabupaten/Kota yang belum menerima Surat Suara Pemilu anggota DPR. (Kab. Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung), 3 Kabupaten/Kota yang belum menerima Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; (Kab. Cirebon, Kab. Bekasi, Kota Sukabumi), 7 Kabupaten/Kota yang belum menerima Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. (Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon)

Kedua, Keterlambatan akibat Penggantian Surat Suara Rusak oleh KPU RI. Dan ketiga, keterlambatan akibat proses Sortir dan Lipat surat suara di KPU Kab/kota dapat mengakibatkan proses pengajuan penggantian surat suara ke KPU RI dan Percetakan Surat Suara.

Terdapat selisih jumlah kebutuhan surat suara antara versi Bawaslu dan KPU. Perencanaan kebutuhan surat suara DPRD Provinsi versi KPU sebanyak 33.954.481, sedangkan menurut Bawaslu 33.967.859 berdasarkan pemilih DPTHP-2+2 Persen per TPS (selisih 13.378).

Begitupun dengan kebutuhan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Perencanaan kebutuhan surat suara versi KPU sebanyak 34.131.851, sedangkan menurut Bawaslu 33.967.859 berdasarkan pemilih DPTHP-2+2 Persen per TPS (selisih 165.164).

Berdasarkan hasil temuannya, Bawaslu Jabar memberikan rekomendasi untuk KPU Provinsi Jawa Barat, pertama, KPU agar dapat segera melakukan langkah-Iangkah antisipatif untuk pemenuhan surat suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diseluruh KPU Kabupaten/Kota dengan mengajukan kekurangan surat suara akibat proses pengadaan surat suara oleh percetakan dan memastikan ketersediaan surat suara Pemilu 2019 sesuai dengan undang-undang 7 tahun 2017 pasal 350 ayat 3 dan pasal 21 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yakni jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ditambah dengan dua persen dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

Kedua, KPU Provinsi Jawa Barat harus memastikan penggantian surat suara yang rusak sesegera mungkin dengan memperhatikan jadwal pendistribusian sesuai dengan PKPU 32 tahun 2018.

Ketiga, memastikan tidak terjadi keterlambatan penerimaan surat suara dari percetakan, tepat waktu dalam Proses sortir dan Iipat serta waktu Pendistribusuan ke PPS dan TPS Pallng lambat diterima 1 hari sebelum pemungutan suara di TPS dilaksanakan.

Keempat, memastikan keamanan penyimpanan di Gudang Logistik dan terhindar dari musibah yang dapat mengakibatkan hilang dan akibat banjir, kebakaran hewan pengengat, tidak rusak dalam proses pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS.

Kelima, memastikan Proses Sortir dan Lipat Surat Suara oleh KPU Kabupaten/Kota 59′ Jawa Barat sesuai dengan dengan SOP KPU RI. (erf)